CIREBON-Ditetapkannya Jalan Siliwangi sebagai kawasan percontohan yang harus bersih dari pedagang kaki lima (PKL), membuat para pedagang tersisih. Sementara pemerintah dan DPRD sibuk membahas relokasi, PKL justru sudah pergi menjauh. Dari pantauan Radar Cirebon, pedagang yang ada kini makin berkurang jumlahnya. Hanya ada delapan yang berjualan. Lima diantaranya merupakan pedagang buah yang menggunakan mulut gang. Sisanya berjualan masuk ke pertokoan, ada juga yang menggunakan pelataran Pasar Kramat. Radar Cirebon pun bertemu salah satunya. Uyung namanya. Pedagang buah itupun bercerita. Berjualan di dalam gang jadi satu-satunya cara agar ia bisa berjualan tanpa harus terkena operasi yustisi. Kebetulan tempatnya tak jauh dari lokasi semula. Meski diakui penghasilannya ikut terpengaruh. \"Dulu bisa Rp1 juta/hari, sekarang dapat Rp100 ribu udah syukur,\" ujarnya, Rabu (26/12). Dirinya sudah berjualan hampir lima tahun di Jalan Siliwangi. Teman-teman lainnya dari sesama pedagang buah, saat ini banyak yang memilih kukud atau tidak berjualan lagi. Ada juga yang pindah ke lokasi lain. Selain Uyung, di mulut gang tersebut ada Amdan dan Jay yang sudah berjualan 3 tahun dan 15 tahun. “Tinggal ya segini aja. Yang lain nggak tau ke mana,” ucapnya. Mereka juga tak paham. Kenapa berjualan di mulut gang pendapatannya berkurang drastis. Beda dengan saat menggunakan badan jalan. Padahal lokasinya toh tak jauh-jauh amat. Mengiyakan Uyung, Amdan menyebutkan, omzetnya jauh berkurang. Namun ia tidak punya opsi lain ketika harus masuk berjualan di dalam gang. Mengingat seringnya petugas patroli datang ke Jalan Siliwangi. \"Ya mau gimana lagi, kalau nggak jualan ya susah juga nantinya,” tukasnya. Seperti diketahui, jumlah PKL di Jl Siliwangi ini mencapai ratusan. Dari pendataan yang dilakukan Radar Cirebon, untuk PKL buah saja jumlahnya 61 pedagang. Kebanyakan berjualan di area bahu jalan dekat Pasar Kramat. Sementara untuk malam hari, jumlahnya mencapai 98 pedagang. Setelah pemberlakuan KTL, jumlahnya menyusut drastis. Di lain pihak, janji pemkot untuk membahas melalui tim koordinasi penataan dan pemberdayaan lintas SKPD, masih belum terwujud. Padahal, Sekretaris Daerah Kota Cirebon H Asep Deddi MSi menyampaikan bakal membahasnya bersama tim koordinasi pasca libur natal. Namun, Rabu (26/12) tak ada agenda di balaikota pembahasan mengenai pedagang kaki lima. Ketua Komisi II DPRD Kota Cirebon Agung Supirno SH menyayangkan hingga kini pemerintah belum memberikan solusi terutama bagi PKL yang tersisih dari kawasan KTL. Meski pedagang dalam hal ini juga menyalahi aturan dalam perda. \"Saya akan coba komunikasikan lagi dengan Disdagkop UKM, ini juga kan timkor memang oleh Pak Sekda langsung,\" katanya. Dia sendiri berharap agar ada solusi bagi PKL. Dalam rapat pertemuan dengar pendapat antara Disdagkop UKM dan juga PKL Komisi II saat ini sudah merekomnedasikan penataan dan pemberdayaan PKL. Termasuk menginisiasi pertemuan tim koordinasi. \"Waktu itu kita sampaikan pertemuan bisa digelar seminggu sesudahnya. Sampai sekarang belum ada,” katanya. Politisi Golkar itu, meminta PKL dapat bersabar. Sampai ada solusi yang diberikan oleh pemerintah. (myg/jml)
Kategori :