Dede Sembada Sebut Dapil III Itu Dapilnya Surga

KUNINGAN–Jika banyak asumsi yang menyebut Daerah Pemilihan (Dapil) III Kuningan merupakan dapil neraka, justru pernyataan berbeda dilontarkan mantan Wakil Bupati Kuningan Dede Sembada ST yang kini maju di Pileg 2019. Desem -panggilan akrab Dede Sembada- menganggap bahwa sebutan dapil neraka terlalu berlebihan. Dia malah menyebutnya dengan istilah “Dapil Surga” dengan bergelimang caleg potensial. Desem sendiri kembali mencalonkan diri dari dapil III untuk DPRD Kabupaten Kuningan. Sebagai bentuk kesiapannya melenggang ke Ancaran, Desem sudah memasang alat peraga kampanye (APK) hampir di seluruh wilayah dapil III. “Kalau menurut saya istilah ‘Dapil Neraka’ itu tidak ada lah. Jadi semuanya (caleg, red) itu kan sama, tergantung kita bagaimana pendekatan ke masyarakatnya. Paling penting kan masyarakat ini melihat dari sisi rekam jejak calon, saya kira mungkin semua berat, jadi istilah ‘Dapil Neraka’ itu kurang tepat. Yang lebih tepatnya mungkin dapilnya surga gitu ya, karena semua calon berbobot,” tegas caleg nomor urut 2 dari PDI Perjuangan tersebut. Desem bercerita, saat awal mencalonkan diri sebagai caleg itu bukan siapa-siapa. Walaupun pada saat awal maju di pileg melawan para petinggi partai, namun Dede mampu untuk lolos ke Gedung Parlemen Ancaran Kuningan. “Alhamdulillah saat awal saya maju di legislatif bisa lolos ke DPRD Kabupaten Kuningan. Jadi yang harus diperjuangkan oleh legislatif itu bukan hanya yang ada di Dapil III tapi juga ada yang umum, contoh misalnya soal peningkatan kesejahteraan perangkat. Di kita ada amanat ketentuan PP Nomor 43 tahun 2014 dan PP Nomor 47, adanya tunjangan khusus yang bersumber dari APBD Kabupaten, yang dialokasikan untuk kepala desa dan perangkat. Untuk saat ini kan itu belum direalisasi oleh kabupaten, ini yang mesti kita perjuangkan,” ungkapnya. Adapun yang harus diperjuangkan di Dapil III lanjutnya, yakni konsen untuk peningkatan taraf ekonomi. Sebab kalau melihat dari Indek Pembangunan Manusia (IPM), memang wilayah Dapil III masih tergolong kalah dibanding wilayah Kuningan lain seperti Cilimus yang dekat dengan pusat pengembangan kawasan Cirebon. “Kalau di sini (dapil III, red) kita melihat itu dari indek daya beli, sehingga ke depan ingin menekankan agar kebijakan yang digulirkan ada aturan perda yang mengatur soal pemberdayan UMKM. Nah, ke depan sejalan dengan visinya Pak Jokowi, kaitan dengan peningkatan SDM yaitu nanti dibuat regulasi agar pemerintah daerah ini bisa melaksanakan. Ditambah lagi mungkin nanti dengan adanya dana desa akan dititikberatkan pada sektor ekonomi, kalau sekarang kan baru di infrastruktur,” terangnya. Desem melihat, kalau dari tata ruang di wilayah Dapil III lebih mengedepankan pusat kawasan agropolitan sektor pertanian. Hanya saja, untuk saluran irigasinya itu belum maksimal. “Jadi istilahnya mungkin masih ada saling mengandalkan, apakah ini harus didanai oleh APBD atau APBDes. Karena sampai saat ini, di Pemda Kabupaten Kuningan belum ada ketentuan regulasi yang mengatur kaitan dengan Perbup tentang Kewenangan Hak Asal Usul Desa dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. Kadang-kadang apakah ini harus dibiayai oleh APBD atau dari APBDes, itu semestinya jelas, mana kewenangan desa, mana kewenangan kabupaten, mana kewenangan provinsi, dan mana kewenangan pusat,” tutupnya. (ags)