Serapan Anggaran OPD Rendah, Rata-rata Maksimal di Angka 70 Persen

CIREBON-Serapan anggaran SKPD di Kabupaten Cirebon tahun 2018 rata-rata 60-70 persen. Kondisi itu diketahui setelah melakukan rapat kerja dan evaluasi dengan para SKPD selama tahun 2018. Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon Junaedi ST menyampaikan, rendahnya penyerapan anggaran tahun 2018 lalu, imbas dari operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Cirebon Nonaktif, Sunjaya Purwadisastra oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Dia mengaku, sudah beberapa hari ini pihaknya melakukan rapat kerja dengan dinas-dinas mitra kerjanya di Komisi I. Di antaranya, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Cirebon. \"Hasilnya, ada tren yang mirip dari semua dinas tadi. Dari serapan belanja langsung itu rata-rata lebih rendah dibandingkan 2017 lalu,\" ujarnya kepada Radar Cirebon. Menurutnya, alasan rata-rata ada beberapa kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan. Apalagi, secara administrasi waktunya kurang, sehingga sisa hari pelaksanaannya tidak mencukupi. \"Ini indikasi yang relevan. Kuat artinya ya imbas kasus adanya OTT ini signifikan berpengaruh terhadap serapan anggaran. Rata-rata 60-70 persen saja serapan belanja langsungnya,\" papar dia. Dengan demikian, lanjut dia, hal itu harus menjadi pelajaran ke depan dan juga tahun ini agar jangan sampai terulang kembali. \"Ya kita mengapresiasi Pj Bupati Cirebon kemarin ketika menyerahkan DPA 2019 mewanti-wanti agar tingkat serapan anggaran naik, karena memang faktanya 2018 ini menurun,\" katanya. Selain itu, kata dia, hasil evaluasi 2018 juga ada beberapa hal yang secara administrasi memang harus tetap ada pembenahan. Misalnya, seperti melihat secara penempatan kegiatan antara nomenklatur dengan subtansi kegiatan ternyata tidak pas. Ada juga yang anggaran DAK, tapi pendistribusiannya ke beberapa kegiatan. Dengan begitu, pihaknya berharap agar ada perbaikan proses pembahasan teman-teman di Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Cirebon. \"Karena komisi kan selama ini tidak dilibatkan dalam pembahasan anggaran. Kita hanya tahunya ya saat pengawasan ini. Ternyata salah satu titik kelemahannya itu pada saat perencanaan. Jadi ya kita berharap sih antara TAPD dengan banggarnya bisa lebih dalam lagi membahasnya,\" pungkasnya. Sebelumnya, Penjabat Bupati Cirebon Dr Ir H Dicky Saromi MSc meminta kepada SKPD untuk meningkatkan serapan anggaran tahun 2019. Sehingga, program-program SKPD lebih maksimal dirasakan oleh masyarakat. (sam)