MOSKOW - Rusia mengecam kekuatan asing yang mendukung pemimpin oposisi Venezuela dan menyebutnya sebagai upaya merebut kekuasaan. Moskow mengatakan, langkah itu melanggar hukum internasional dan merupakan \'jalan langsung menuju pertumpahan darah\'. Pemimpin oposisi Venezuela, Juan Guaido, Rabu lalu mengumumkan dirinya sebagai pemimpin sementara. Hal itu sebuah langkah yang diakui oleh AS dan beberapa negara lainnya. Presiden Nicols Maduro, yang didukung sejumlah negara menanggapi sikap AS itu dengan memutus hubungan diplomatik dengan negara adikuasa itu. Maduro menduduki kursi presiden sejak 2013. Dia dilantik untuk masa jabatan kedua awal bulan ini, setelah memenangkan pemilu Mei 2018 yang diboikot kelompok oposisi dan diduga ada kecurangan suara. Juan Guaido, ketua Majelis Nasional mengatakan, ada pasal dalam konstitusi negara yang memungkinkannya mengambil alih kekuasaan sementara. Karena dia meyakini terpilihnya Maduro dalam pemilu presiden lalu, tidak sah. Dia berjanji untuk memimpin pemerintahan transisi dan menggelar pemilihan umum yang bebas. Presiden AS Donald Trump mengakui, Guaido sebagai kepala negara baru Venezuela beberapa menit setelah politikus berusia 35 tahun itu mendeklarasikan dirinya sebagai presiden sementara di ibukota, Caracas, Rabu lalu. Trump mendesak negara-negara lain agar mengikuti langkahnya. Tetapi langkah ini justru memecah belah komunitas internasional. Sejauh ini tujuh negara di Amerika Selatan, serta Kanada dan Inggris, mendukung seruan Trump. Menteri Luar Negeri Inggris, Jeremy Hunt mengatakan, bahwa Inggris menyetujui bahwa Nicolas Maduro bukanlah pemimpin Venezuela yang sah. \"Inggris meyakini Juan Guaido adalah orang yang tepat untuk membawa Venezuela maju,\" katanya dalam sebuah pernyataan, melansir BBC. Adapun Uni Eropa menyerukan, agar digelar pemilihan umum yang bebas dan kredibel dan mengatakan kebebasan dan keamanan Guaido harus dihormati. Sementara Meksiko, Bolivia, dan Kuba menyatakan dukungannya kepada Maduro. Selain itu, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menulis di Twitter: \"Saudaraku Maduro! Berdirilah tegak, kami berdiri di samping Anda.\" Cina, yang memiliki investasi besar di Venezuela mengatakan, menentang campur tangan pihak luar. Sedangakan Moskow memandang, Venezuela sebagai salah satu negara sekutu terdekatnya di kawasan Amerika Latin. Rusia telah meminjamkan bantuan senilai miliaran dolar dan mendukung industri minyak dan militer Venezuela. Rusia juga terlibat dalam latihan militer bersama di Venezuela. \"Kami menganggap upaya merebut kekuasaan pemerintahan yang berdaulat di Venezuela bertentangan dan melanggar dasar dan prinsip-prinsip hukum internasional. Maduro adalah kepala negara yang sah,\" kata Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov. Kementerian luar negeri Rusia mengatakan, pernyataan Guaido bahwa dirinya merupakan presiden sementara merupakan jalan langsung menuju pelanggaran hukum dan pertumpahan darah. \"Hanya rakyat Venezuela yang berhak menentukan masa depan mereka,\" katanya. Rusia juga memperingatkan, bahwa campur tangan militer AS di Venezuela mirip dengan petualangan yang beresiko dan berpotensi melahirkan bencana. \"Campur tangan luar dapat merusak, terutama dalam situasi yang sangat tegang saat ini, tidak dapat diterima,\" tambahnya. Nicolas Maduro menuduh, Washington berusaha menyetir Venezuela dan mengatakan kelompok oposisi berusaha untuk melakukan kudeta. \"Kami sudah sering dicampuri, di sini kami memiliki martabat!\" katanya dalam pidato yang disiarkan televisi dari istana presiden, Miraflores. Sementara, Menteri Pertahanan Venezuela, Vladimir Padrino Lopez, menuduh Guaido mencoba melakukan \'kudeta\' yang didukung kekuatan asing. Hari Rabu lalu, Maduro mengusir puluhan diplomat AS untuk meninggalkan negara itu dalam waktu 72 jam, tetapi AS mengatakan \'mantan presiden\' itu tidak memiliki wewenang untuk mengusir para diplomatnya. Maduro dan pendukung setianya meyakini, bahwa krisis di Venezuela diakibatkan sanksi AS sehingga membuat mereka kesulitan untuk membayar hutang. Di Venezuela, tingkat inflasi tahunan mencapai 1.300.000% dalam 12 bulan hingga November 2018, menurut penelitian yang dilakukan Majelis Nasional. (der/fin)
Kategori :