DPRD Siap Beri Solusi Soal Asuransi Nelayan

CIREBON-Asuransi nelayan di Kabupaten Cirebon bisa diaktifkan kembali. Semua itu tergantung kebijakan pemerintah daerah. DPRD Kabupaten Cirebon siap mensupport anggaran subsidi asuransi nelayan. Sebab, melindungi keselamatan nelayan bagian dari tugas pemerintah daerah. Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon R Cakra Suseno SH mengatakan, subsidi pembayaran asuransi nelayan bisa dilakukan oleh pemerintah daerah. Tentunya dengan catatan, pemerintah daerah melalui dinas terkait mengetahui berapa kebutuhan untuk subsidi nelayan. Selain itu, jumlah nelayan di Kabupaten Cirebon pun harus dipastikan. Kebanyakan, nelayan yang ada itu hanya sebatas buruh. Mereka tidak mempunyai peralatan layaknya nelayan pada umumnya. “Perahu kadang bukan punya sendiri, termasuk jaring dan perlengkap lainnya,” ujarnya. Setelah jumlah nelayan diketahui datanya, kata Cakra, dinas terkait bisa mengusulkan premi subsidi asuransi nelayan. Per nelayan pembayaran premi itu Rp175 ribu selama setahun. Dia menyadari, selama ini pembayaran premi langsung dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang disalurkan melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Cirebon, agar asuransi nelayan tetap aktif. “Saya pernah sampaikan kepada dinas terkait agar melakukan pendataan ulang berapa jumlah nelayan di Kabupaten Cirebon dan kebutuhannya apa saja. Kemudian, dibahas dalam rapat kerja bersama legislatif. Dan ketika kebutuhannya jelas untuk kepentingan masyarakat, khususnya asuransi nelayan kami juga bisa support anggaran untuk memberikan subsidi,” terangnya. Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Cirebon H Mustofa SH menyampaikan, pihaknya siap memberikan solusi untuk pembayaran asuransi nelayan dengan mengalokasikan anggaran di APBD. Tapi, data dan peruntukannya harus jelas. “Ini harus dibahas dulu secara detail termasuk jumlah nelayan,” singkatnya. (sam)