Dinilai Belum Berhasil, Dinas Ketahanan Pangan Enggan Ambil Program KMP

CIREBON-Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Cirebon memutuskan tidak mengambil kembali program kawasan mandiri pangan (KMP) dari Kementerian Pertanian untuk Kabupaten Cirebon. Hal tersebut setelah evaluasi yang dilakukan pada penerima bantuan KMP tahun 2018 yang hasilnya tidak begitu menggembirakan. Keterangan tersebut disampaikan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Cirebon H Muhidin saat ditemui Radar Cirebon, di Kecamatan Babakan. Menurutnya, untuk tahun 2018 ada tiga wilayah yang menerima bantuan program KMP. Dari tiga penerima tersebut, hanya ada satu yang saat ini progresnya bagus dan dikelola dengan baik. “Ada tiga KMP di Kabupaten Cirebon. Yakni di Panguragan, di Plumbon dan di Babakan. Yang di Babakan ini bagus, omsetnya berkembang. Dari modal awal yang diberikan senilai Rp100 juta, kini sudah berkembang mencapai 110 juta lebih dalam beberapa bulan saja. Tapi yang dua lainnya masih kurang berhasil,” ujarnya. Oleh karena itu, menurut Muhidin, pihaknya tidak mengajukan bantuan untuk program KMP di tahun 2019. Ini berdasarkan beberapa pertimbangan. Pihaknya nanti baru mengajukan lagi pada tahun 2020 jika perkembangan KMP yang ada saat ini sudah menunjukan grafik yang membaik. “Sebenarnya ada program itu untuk tahun 2019 dari Kementerian Pertanian. Tapi tidak saya ambil, biarlah nanti di tahun 2020 saja. Ini sekaligus untuk melihat perkembangan KMP yang sudah ada,” imbuhnya. Disebutkan Muhidin, KMP sendiri bertujuan untuk membantu wilayah-wilayah yang mengalami permasalahan kemiskinan, kesehatan dan persoalan-persoalan sosial lainnya. Harapannya, KMP ini nantinya bisa menjadi solusi dan harapan bagi masyarakat sekitar untuk lepas dari persoalan-persoalan yang ada di wilayah tersebut. “Saya yakin kalau dikelola dengan baik, ini akan sangat bermanfaat dan akan menjadi ujung tombok masyarakat untuk lepas dari jerat tengkulak, kemiskinan dan persoalan kesehatan. Untuk tahun 2018 saja, nilai untuk bantuan ini sekitar Rp100 juta. Untuk tahun 2020 ada anggaran untuk program tersebut sebesar Rp500 juta. Makanya, harus dikelola dengan baik dan profesional.” jelasnya. Sementara itu, penyuluh pertanian lapangan (PPL) Kecamatan Babakan Indra Lesmana kepada Radar Cirebon menuturkan, penerapan dan aplikasi KMP di Kecamatan Babakan dinilai berhasil ketimbang daerah-daerah lainnya. Indikatornya, menurut Indra, adalah omset atau nilai investasi yang saat ini terus bertambah, karena dikelola dengan baik dan diawasi secara ketat. “Di Kudu Keras, kita berhasil omset dan investasinya bertambah. Dari yang awal nilainya Rp100 juta, kini sudah lebih dan terus meningkat. Ini karena pengelolaannya dilakukan dengan profesional sesuai yang seharusnya,” ungkapnya. (dri)