CIREBON-Kehadiran empat unit alat berat di lokasi galian c Kelurahan Argasunya disebut sebagai upaya rehabilitasi. Langkah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang mengeluarkan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL), juga dipertanyakan. Mengingat rehabilitasi ini dilakukan di lahan milik 30 warga setempat. Dan pembiayaannya diduga dari aktivitas penambangan pasir. Kepala DLH Drs H RM Abdullah Syukur MSi mengakui menerima SPPL ini. Yang isinya pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha atau kegiatan. Dalam hal ini Yayasan Al Barokah Gunung Jati untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Demikian pula atas dampak lingkungan hidup dari usaha tersebut. \"Pengusaha di sini sudah berupaya untuk mereboisasi lahan,” ujarnya kepada Radar Cirebon. Upaya yang dilakukan pengusaha juga mencakup pembuatan terasering dan melakukan pengisian tebing yang bolong. Upaya ini agar tidak terjadi longsor yang membahayakan rumah penduduk diatasnya. Namun, ia tak bersedia menjawab soal klaim pengelola yang menyebut revitalisasi lahan dibiayai dengan melakukan aktivitas bisnis penambangan pasir. “Silakan tanya pengelola,” ucapnya. Syukur berdalih, pihaknya hanya bertugas mengamati, mengawasi dan membina warga setempat. Seperti bagaimana memulihkan lahan yang sudah rusak ini menjadi seperti semula bahkan lebih baik. Data DLH, kerusakan lahan sudah mencapai 100 hektare. “Kalau dibiarkan, seratus tahun lagi juga tetap rusak. Jadi perlu adanya keberanian untuk penataan ini,\" ucapnya. Dalam penataan ini DLH akan terus memantau pengelola sesuai kesanggupannya yang tertuang dalam SPPL. Pihaknya juga akan meminta batasan yang jelas, mana wilayah yang akan ditata. \"Bila ada perluasan dikemudian hari, silahkan saja asalkan sesuai dan ada izin lingkungan. Perencanaan dan kajiannya harus jelas, kalau terpenuhi kita akan bantu,\" pungkasnya. (gus)
Kategori :