Jalan Lingkar Timur Mangkrak

KUNINGAN-Keinginan masyarakat Kabupaten Kuningan melihat pembangunan jalan lingkar timur yang membentang dari Sampora sampai Ancaran, terpaksa harus ditunda. Padahal saat awal pembangunan beberapa tahun lampau, ruas jalan yang digadang-gadang menjadi ikon baru Kota Kuda itu bisa tuntas di tahun 2018 lalu. Namun faktanya, hingga tahun ini belum ada progress menggembirakan dari pemerintah pusat terkait kelanjutan pembangunan jalan lingkar timur tersebut. Terakhir, pembangunan jalan lingkar timur berlangsung di tahun 2017 lalu di mana pemborongnya adalah PT Giri Mulya asal Kota Bogor. Saat itu anggaran pembangunannya berasal dari Pemprov Jawa Barat sebesar Rp18 miliar. Untuk penuntasan pembangunan jalan ini, bukan lagi menjadi tanggung jawab Pemprov Jawa Barat, pemerintah pusat mengambil alih pembangunan dengan mengalokasikan melalui Kementerian PUPR sebesar Rp130 miliar. Anggaran sebesar ini sifatnya multiyears. Sehingga pelaksanaan pembangunannya bisa berlangsung kapan saja karena tidak terbatas oleh tahun. Namun tetap saja harus ada progress pembangunan sekian persen dalam setahunnya. Sejak tahun lalu hingga saat ini, sudah tiga kali gagal lelang dengan berbagai sebab. Meski begitu, Pemkab Kuningan tetap optimistis pembangunan jalan itu akan tetap berlanjut. Plt Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kuningan HM Ridwan Setiawan melalui Kasi Pembangunan Jalan dan Jembatan Teddy Sukmajayadi ST MSi membenarkan belum kelarnya proses lelang di Kementerian PUPR. Menurut dia, lelang ruas jalan lingkar timur mengalami beberapa kali penundaan di tahun 2018 dan di awal 2019. Awalnya, lelang ruas jalan ini akan diketahui pemenangnya di bulan April lalu, dan kemudian mundur ke bulan Agustus sampai November. “Ada beberapa kali penundaan lelang oleh panitia lelang di pemerintah pusat. Dimulai dari April, Agustus, September, dan November. Kami sendiri tidak tahu penyebabnya,” sebut Teddy usai menghadiri acara resepsi di Desa Sindangsari, Kecamatan Sindangagung, kemarin (7/2). Hingga tahun ini, kata dia, sudah tiga kali gagal lelang dan itu berdampak terhadap kelanjutan pembangunan. Berdasarkan informasi yang diperolehnya, penyebab gagal lelang lantaran rekanan mengajukan penawaran yang tidak sesuai alias rendah. “Sebenarnya tinggal proses lelang saja, namun ada kendala hingga tiga kali gagal lelang. Tapi kami yakin bahwa pada akhirnya nanti akan ada pemenang lelang, dan pemenang ini bakal mengerjakan kelanjutan pembangunan jalan lingkar timur saja. Kami optimistis kok kalau tahun ini lelangnya pasti beres,” ujarnya. Dari sisi anggaran penuntasan jalan lingkar timur sambung dia, sudah dalam posisi aman. Pihaknya sudah melihat langsung besaran anggaran yang dialokasikan oleh Kementerian Keuangan RI guna merealisasikan jalan lingkar timur tersebut. Karena sifat proyek ini multiyears maka anggarannya juga cukup besar yakni Rp130 miliar. “Sudah tertera dalam anggaran besaran Rp130 miliar. Mekanismenya anggaran dicairkan per tahun dengan besaran yang berbeda. Untuk urusan siapa pemenangnya, itu kewenangan pemerintah pusat melalui proses lelang. Kami di sini hanya menerima siapapun pemenang lelangnya,” tegas Teddy. Teddy menambahkan, berdasarkan keputusan menteri keuangan, pembangunan ruas jalan lingkar timur masuk dalam program multiyears. Artinya proyek ini akan dikerjakan setiap tahun sampai selesai, tak terbatas di tahun ini saja. “Seandainya lelangnya jadi tanggal 23 November, pengerjaannya bisa awal tahun. Ini tidak menyalahi aturan karena masuk program multiyears. Yang penting bisa terserap hingga 30-40 persen anggaran di tahun pertamanya,” terang dia. Terpisah, Bupati H Acep Purnama juga menyatakan hal yang sama. Bupati mengaku tidak terlalu paham kendala yang dihadapi sehingga beberapa kali gagal lelang. Namun dia yakin jika pembangunan jalan lingkar timur akan tuntas beberapa tahun ke depan karena nominal anggarannya sudah tercantum di Kementerian Keuangan RI. “Kalau kendalanya (gagal lelang, red), saya sendiri kurang tahu. Kan itu adanya di pemerintah pusat. Dan yang menyelenggarakan lelang juga di pusat. Daerah hanya kebagian tempat atau lokasi proyeknya saja. Tapi saya juga sudah memerintahkan Pak Wawan (Plt Kadis PUPR, red) untuk komunikasi dengan Kementerian PUPR,” katanya. (ags)