Maman Kirman Diminta Mundur

LEMAHWUNGKUK- Polemik tentang audit pajak parkir masih mendapat sorotan dari masyarakat. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Kota Cirebon diminta lebih serius mengelola pajak parkir. Target pajak parkir yang ada di kisaran ratusan juta rupiah, dipertanyakan. Potensi pajak parkir mestinya bisa mencapai miliaran rupiah. Subur Karsa dari Komunitas Pegiat Anti Korupsi  (KOPAK) mengatakan, persoalan pajak parkir adalah masalah lama yang tak pernah tuntas. Dia lantas meminta Kepala DPPKD Maman Sukirman untuk meletakkan jabatannya, jika tak mampu mengemban tugas, terutama dalam mengejar target pajak parkir yang ideal. Maman Kirman yang sudah 20 tahun di DPPKD, kata Subur, harusnya paham akan tupoksinya dalam mengejar pajak parkir. “Karena untuk pajak, intinya adalah  peningkatan PAD. Mau perwali atau SK, itu tidak ada masalah. Apalagi ada aturan di atas yang sudah mengatur. Selama ini kan yang muncul hanya pelaporan-pelaporan  yang kemungkinan ada penyelahgunaan,” kata Subur kepada Radar. Tidak  menutup kemungkinan, tambah Subur, potensi pajak parkir dimanfaatkan untuk kepentingan pihak-pihak tertentu. “Maman harus terbuka, peningkatan sebenarnya sudah ada, dan Maman sudah tahu. Kalau tidak sanggup, lebih baik mundur saja,” tegasnya. Sebelumnya, anggota Komisi B DPRD Kota Cirebon, Drs Priatmo Adji mengatakan, pendapatan daerah dari pajak parkir harusnya lebih besar, bahkan nilainya bisa sampai Rp2 miliar. “Kalau mal-mal itu bisa sampai Rp2 miliar, apalagi kan memang selama ini banyak potensi pajak parkir yang belum maksimal,” ujarnya, baru-baru ini. Belum maksimal di sini, kata dia, adalah para wajib pajak yang memberlakukan free parking namun belum menyetorkan pajak parkir. Tidak hanya itu, ada juga wajib pajak yang lahan parkirnya dikelola oleh oknum, sehingga pendapatan parkir tidak maksimal. “Nah hal-hal yang seperti itu yang sebenarnya bisa dimaksimalkan. Saya rasa Rp2 miliar itu sangat realistis,” ujarnya. Target pajak parkir 2013 yang hanya sebesar Rp750 juta, bagi Adji terlalu sedikit. “Kalau hanya Rp750 juta, dari Grage saja juga sudah selesai. Sementara ini wajib pajaknya kan banyak,” tuturnya. (abd/kmg)