Data Honorer Dimanipulasi

Agar Lolos Seleksi CPNS Jalur Khusus MAJALENGKA – Munculnya Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) tentang pengangkatan CPNS yang hanya diprioritaskan (jalur khusus) bagi para tenaga honorer  kategori 1, ternyata memberikan peluang munculnya pemalsuan data tenaga honorer di Kabupaten Majalengka. Klausul dalam SE tersebut di antaranya menyebutkan bahwa yang diprioritaskan adalah honorer yang dibiayai APBD atau APBN dan yang bekerja sejak 1  Januari 2005. Seorang  guru salahsatu SMPN di Kabupaten Majalengka yang namanya enggan dikorankan mengaku menemukan  kejanggalan terhadap data-data honorer, terutama tanggal saat mulai kerja. Pria yang kemarin (23/9) mengenakan sapari biru tua tersebut mengatakan, salahsatu kejanggalan di antaranya ada seorang honorer yang masuk tahun 2007, namun diubah menjadi tahun 2005. Ada pula yang saat masuk belum sarjana, namun dalam daftar baru sudah bergelar sarjana, padahal baru lulus tahun 2009. “Memang saya akui banyak ditemukan data honorer yang diduga sengaja diubah untuk menyiasati agar lolos syarat administratif sesuai SE Menpan,” tandasnya. Indikasi adanya manipulasi data tenaga honorer dibenarkan Wakil Bupati Majalengka, Dr H Karna Sobahi MMPd. Menurutnya jumlahnya cukup banyak, pasalnya berdasarkan data yang ada, saat ini sudah tidak ada lagi data tenaga honorer yang masuk dalam kategori 1. Karena itu saat ini Pemkab Majalengka tengah berkonsentrasi memikirkan nasib para tenaga honorer yang masuk dalam kategori 2. Saat ini, kata dia, munculnya SE dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertangung jawab untuk menawarkan jasa mengubah status honorer dari kategori 2 menjadi 1. Hal itu jelas tidak dibolehkan, sebab status tersebut sudah tidak bisa diubah lagi. Karena itu ia meminta kepada para tenaga honorer untuk tidak mudah tertipu. “Memang benar saya juga menemukan sejumlah kasus tersebut, dimana banyak tenaga honorer yang mengotak-atik atau mengubah data. Untuk itu saya minta kepada semua kepala sekolah dan para honorer untuk bersikap jujur apa adanya, termasuk dalam mengawasi masalah SK,” pinta orang nomor dua di Kabupaten Majalengka tersebut kepada Radar, kemarin (23/9). (pai)