Mengapa Upaya Zionis Israel Menghapus Palestina Tak Akan Berhasil

Israel telah berupaya untuk menghapus Palestina, tapi itu tidak akan berhasil. Sesaat setelah negara Israel didirikan dengan melawan kehendak warga Palestina dan penduduk Arab lainnya di Timur Tengah, kampanye ganas untuk “memetakan” Palestina diluncurkan. Sebuah komisi pemerintah dibentuk untuk mengganti nama segala hal yang berbau Palestina untuk digantikan dengan sebuah negara baru. Namun para Zionis salah. Menghancurkan desa-desa Palestina, mengubah nama jalan, dan menghancurkan masjid-masjid dan gereja-gereja, tidak dapat berhasil menghapus rasa identitas sebuah bangsa. “Segala sesuatu yang menyangkut Palestina di Yerusalem menjadi target pendudukan Israel,” kata Uskup Agung Palestina dari Gereja Ortodoks Yunani Yerusalem, Atallah Hanna, pada 29 Januari 2019, saat pertemuan dengan delegasi dari organisasi bantuan medis Doctors Without Borders. “Situs-situs dan peninggalan suci Islam dan Kristen ditargetkan untuk mengubah kota kami, menyembunyikan identitasnya, dan memarginalkan keberadaan Arab dan Palestina kami,” tambah uskup agung itu. Dikutip dari Remapping of Palestine: Why Israel’s erasure of Palestinian culture will not succeed Hanna—yang berada di garis depan perjuangan Muslim dan Kristen Palestina melawan skema Yudaisasi Israel—tentu saja benar dalam pernyataannya, bahwa Yerusalem menjadi sasaran. Tetapi kenyataannya adalah, bahwa ada kampanye sistematis untuk menghapus tidak hanya kota suci Palestina itu, tetapi juga seluruh Palestina. Beberapa hari setelah pemimpin Kristen Palestina itu berkomentar, pihak berwenang Israel melakukan penggalian di Masjid Al-Bahr yang bersejarah di kota Tiberias, di pantai barat Laut Galilea. Sebagai gantinya, Israel bertujuan untuk membangun sebuah museum—sebuah praktik yang telah digunakan berkali-kali di masa lalu untuk menghapus simbol-simbol bersejarah keberadaan Palestina. Pengabaian Israel atas hak-hak historis orang Palestina, berakar dalam pada ideologi Zionis. Memang, sejak awal, para ideolog Zionis mempromosikan gagasan bahwa Palestina adalah tempat yang kehilangan budaya atau warisan, gurun yang gersang, dan menunggu para perintis Zionis untuk membuatnya “berkembang.” Agar klaim tersebut dapat diterima, dan agar mitos bahwa Palestina adalah “tanah tanpa penduduk untuk penduduk yang tidak memiliki tanah” dapat dikuatkan, gerakan Zionis perlu menghapus keberadaan orang-orang Palestina. Setelah berdirinya negara Israel, para pemimpinnya tidak pernah merahasiakan bahwa itu memang niat mereka. “Tidak ada orang Palestina di Palestina yang menganggap dirinya sebagai orang Palestina, dan kami datang dan mengusir mereka dan membawa negara mereka menjauh dari mereka. Mereka tidak ada,” Perdana Menteri Israel Golda Meir (1969-1974) mengatakan dalam sebuah wawancara dengan Sunday Times pada Juni 1969. Gagasan bahwa orang-orang Palestina bukanlah orang-orang dengan rasa kebangsaan kolektif, masih menjadi konsep yang menentukan tentang Zionisme sampai hari ini, dan telah menyebar dengan baik di luar perbatasan Israel. Kaum evangelikal Kristen Amerika sangat mendukung gagasan ini, yang telah menyebabkan sejumlah politisi Amerika juga secara terbuka menerimanya. Pada tahun 2011, misalnya, calon presiden AS Newt Gingrich mengatakan kepada Jewish Channel bahwa Palestina adalah “penduduk yang diciptakan. Penerapan praktis dari gagasan ini membuat pembangunan apa pun yang dilakukan Israel Yahudi—entah itu kota, permukiman, jalan pintas, atau berbagai bangunan seni, budaya, agama, dan sebagainya—harus terjadi secara paralel dengan pembongkaran dan penghapusan kota, desa, jalan, rumah, situs budaya, dan agama Palestina. Pada 19 Juli 2018, Knesset Israel mengesahkan “RUU Negara-Bangsa,” yang secara praktis membuat apartheid menjadi resmi, dengan mendefinisikan Israel sebagai tanah air nasional rakyat Yahudi dan meminggirkan orang-orang Palestina, sejarah, dan bahasa mereka. Namun, RUU itu hanyalah puncak dari upaya selama puluhan tahun. Selama mandat Inggris, otoritas kolonial, misalnya, menggunakan sebagian besar nama-nama Arab sebagai nama tempat, kota, dan desa; ada sekitar 3.700 di antaranya. Sebaliknya, hanya ada 200 nama daerah dalam bahasa Ibrani, kebanyakan dari mereka adalah nama-nama permukiman Yahudi, termasuk yang baru yang sedang dibangun di bawah perlindungan gerakan Zionis. Ini cukup menunjukkan distribusi demografis dan kepemilikan tanah di Palestina pada saat itu. (pada awal mandat Inggris pada tahun 1920-an, orang-orang Yahudi—termasuk pemukim yang baru tiba—hanya 11 persen dari total populasi). Namun, sesaat setelah negara Israel didirikan dengan melawan kehendak warga Palestina dan penduduk Arab lainnya di Timur Tengah, kampanye ganas untuk “memetakan” Palestina diluncurkan. Sebuah surat tahun 1948 yang dikirim kepada Menteri Dalam Negeri Israel pertama Yitzhak Gruenbaum berbunyi: “Nama-nama konvensional harus diganti dengan yang baru… karena, sebagai antisipasi untuk memperbarui hari-hari kita pada masa lalu dan menjalani kehidupan orang-orang sehat yang berakar di tanah negara kita, kita harus memulai Ibranisasi mendasar pada peta negara kita.” Sesaat setelah itu, sebuah komisi pemerintah dibentuk dan ditugaskan untuk mengganti nama segala hal yang berbau Palestina sehingga negara baru dapat mengklaim kota-kota, desa-desa, dan berbagai wilayah geografis lainnya. Surat lain yang ditulis pada Agustus 1957 oleh seorang pejabat Kementerian Luar Negeri Israel, mendesak Departemen Purbakala Israel untuk mempercepat penghancuran rumah-rumah Palestina yang ditaklukkan selama Nakba. “Reruntuhan dari desa-desa Arab dan lingkungan Arab, atau blok bangunan yang berdiri kosong sejak tahun 1948, membangkitkan asosiasi yang menyebabkan kerusakan politik yang cukup besar,” tulisnya. “Mereka harus dibersihkan.” Para Zionis salah. Menghancurkan desa-desa Palestina, mengubah nama jalan, dan menghancurkan masjid-masjid dan gereja-gereja, tidak dapat berhasil menghapus rasa identitas sebuah bangsa. (*)