Distribusi KKS Dinilai Salah Sasaran

CIREBON-Distribusi kartu “sakti”, kartu keluarga sejahtera (KKS) di Desa Blender disoal. Pasalnya, para penerima kartu sebagian merupakan warga mampu, sehingga distribusi program dari Kemensos itu, dinilai tidak tepat sasaran. Salah satu warga setempat yang meminta namanya tidak dikorankan menyebut, penerima kartu sakti justru sebagian merupakan kalangan yang sudah mampu dan mapan secara ekonomi. Pihaknya pun mempertanyakan data yang digunakan pihak terkait dalam distribusi kartu sakti tersebut. “Kenapa data yang digunakan tidak kunjung diperbaiki? Tidak hanya distribusi bantuan yang saat ini, yang kemarin-kemarin juga kan seperti ini terus. Salah sasaran. Kalau salah sasaran, tentu hasilnya salah target dan salah capaian,” ujarnya, kemarin. Kesalahan yang terus berulang ini, menurutnya, menunjukan kesalahan yang tidak pernah diperbaiki. Karena data yang digunakan pada setiap penyaluran bantuan nyaris sama dan tidak ada perbaikan. “Padahal kan ada pendamping. Ada Dinsos, ada instansi-instansi lainnya. Kenapa datanya tidak di-update? Maksud pemerintah sangat bagus dengan program itu, tapi sayangnya saya kira tidak tepat sasaran,” imbuhnya. Sementara itu, Kuwu Desa Blender M Yunus mengatakan, jika pihak pemerintah desa tidak dilibatkan dalam proses pendataan penerima bantuan KKS tersebut. Menurutnya, program itu turun dan pemerintah desa hanya membantu memfasilitasi warga saja. “Kita tidak dilibatkan dalam pendataan. Tapi saya akui jika yang digunakan itu bukan data terbaru, itu data lama. Saya juga bingung karena dalam pendataannya tidak dilibatkan,” jelasnya. Menurutnya, para penerima bantuan yang saat ini pun tidak sedikit berasal dari kalangan mampu. Namun ia tidak bisa menyalahkan warga yang menerima bantuan. Dia juga meminta program bantuan yang dilaksanakan pemerintah desa, selalu menggunakan data terbaru dan tidak sungkan berkoordinasi dengan pemerintah desa. Sehingga, mengurangi gesekan-gesekan di lapangan, akibat protes dari warga miskin yang justru tidak dapat bantuan. “Masyarakat itu kan meskipun data ini dari pemerintah pusat, tapi tahunya kan data dari desa. Akibatnya ya bisa ditebak sendiri. Desa terus yang disalahkan oleh masyarakat. Dikomplain, disebut pilih kasih. Padahal sekali lagi saya sampaikan, desa tidak dilibatkan dalam pendataan ini,” ungkapnya. Di Desa Blender sendiri, menurut Kuwu Yunus, total ada 145 penerima bantuan program KKS. Selain menerima KKS, sebagian dari penerima tersebut juga merupakan penerima program bantuan pangan non tunai (BPNT). (dri)