Belajar Dongkrak PAD ke Pulau Dewata

CIREBON- DPRD Kabupaten Cirebon banyak belajar di Kota/Kabupaten Provinsi Bali. Beberapa aspek, layak diterapkan di Kabupaten Cirebon. Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai Rp6 triliun. Aspek Pendidikan dan Kesehatan semuanya ditanggung pemerintah. Kearifan lokal adat pun tetap terjaga. Bahkan, warga Bali berani melawan pendatang demi mempertahankan adatnya. Peraturan Daerah (Perda) juga mengatur ketinggian bangunan. Maksimal 15 meter. Jika lebih, harus dipangkas. Itu wajib. Kunjungan para wakil rakyat dengan beberapa perwakilan SKPD di Kabupaten Cirebon melakukan kunjungan di Kota Denpasar, Kabupaten Bangli, Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Badung. Semuanya dibagi menjadi tiga tim. Yang pertama, unsur pimpinan DPRD belajar di DPRD Kota Denpasar dan DPRD Kabupaten Bangli. Ada satu desa terbersih sedunia urutan ketiga di Kabupaten Bangli. Namanya, Desa Penglipuran. Yang kedua, kunjungan kerja dilakukan oleh Komisi I dan III. Mereka menimba ilmu ke DPRD Kabupaten Badung dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gianyar. Komisi II dan IV ke Pemerintah Kota Denpasar dan DPRD Kabupaten Gianyar. Dalam kesempatan kunjungan Komisi II dan IV DPRD Kabupaten Cirebon di Pemkot Denpasar, ada banyak hal yang bisa diambil pelajaran dan nantinya bisa diterapkan di Kabupaten Cirebon. Salah satunya, terkait program pelayanan kesehatan dan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon, Bejo Kasiono mengatakan, yang keterkaitan dengan komisi IV itu tentang kesehatan di tingkat pertama atau puskesmas. Sebab, kata dia, di Kota Denpasar ini, puskesmas yang ada sudah masuk menjadi pemenang atau terbaik di tingkat nasional. Hal itu dikarenakan segala aspek kesehatan yang ada, dari mulai sarana prasarana, pelayanan, sumber daya manusia (SDM), dan lainnya sudah sangat baik. \"Kalau di kita itu baru ada yang menang di tingkat provinsi,\" kata Bejo. Selain itu, sambung Bejo, yakni terkait standar minimal pelayanan kesehatan yang ada di masing-masing puskesmas di Kota Denpasar, sudah sangat baik. Kemudian kepesertaan JKN atau BPJS yang ditanggung pemerintah daerah. \"Dan sebenarnya memang amanat UUD 1945 sudah mengamanatkan seperti itu. Lalu bagaimana kalau kita berbicara soal inovasi pelayanan kesehatan daerah itu? Tinggal bagaimana keberanian dari pemerintah daerah saja untuk melakukan itu,\" katanya. Pihaknya berharap, pelayanan kesehatan di puskesmas yang ada di Kabupaten Cirebon, bisa seperti di Kota Denpasar. Maka paling tidak, kata dia, harus berani mengkaji terlebih dahulu, supaya lebih mempercepat pelayanan di tingkat puskesmas. \"Akreditasi 60 puskesmas di kita harus semuanya segera dilakukan. Dan juga terkait SDM yang ada, harus dipenuhi. Jangan sampai dokter atau tenaga ahli di puskesmas kosong,\" katanya. Sementara itu, keterkaitan dengan PAD, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon, R Cakra Suseno menyampaikan, di Kota Denpasar sudah sangat baik. Setiap tahunnya, mampu meningkat secara signifikan. Bahkan, di kota ini potensi-potensi pajak yang ada pun mampu tergali dengan baik. \"Seperti contoh di Kota Denpasar ini untuk menggali potensi pajak yang ada dengan menggandeng pihak lain. Yakni, bekerja sama dengan Bukalapak, Blibli.com dan lainnya,\" terang politisi Partai Gerindra itu. Di samping itu, pengawasan oleh dinas terkait serta sanksi kepada wajib pajak yang melanggar, telah diterapkan di Kota Denpasar. Yang melanggar bisa dikenakan sanksi 27 persen dari jumlah pajak yang harus disetorkan. \"Makanya, di kota ini di 2018 saja sektor pajak restoran mencapai Rp126 miliar lebih dari terget capaian Rp124 miliar. Dan pajak hotel Rp176 miliar dari target capaian Rp167 miliar,\" paparnya. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III Sofwan ST menyampaikan, Kabupaten Badung memiliki sejumlah program unggulan. Di antaranya mengenai pelayanan kesehatan gratis, sekolah gratis dan pelarangan penggunaan plastik. \"Pemkab setempat cukup tegas mengenai pelarangan penggunaan plastik. Terbukti, di tiap mini market pembeli tidak diberi kantong plastik,\" paparnya. Bukan sampai di situ, pemkab juga mulai memberlakukan pelarangan penggunaan sedotan plastik di tiap restoran dan hotel. \"Sedotan diganti dengan plastik. Bahkan ke depan, akan dicoba menggunakan bambu. Ini inovasi yang patut dicontoh. Apalagi persoalan sampah di kita masih cukup memprihatinkan,\" jelasnya. Suksesnya program pemerintah setempat, tak lepas dari tingginya kesadaran masyarakat dan pengusaha. \"Program pelarangan penggunaan kantong plastik bagus jika diterapkan di kita,\" sambungnya. Selain itu, Badung juga menggratiskan pendidikan mulai sekolah dasar, hingga sekolah menengah pertama (SMP). \"Bahkan seragam anak sekolah juga digratiskan. Begitupun dengan pelayanan kesehatan, bagi warga Badung semua digratiskan,\" ucapnya. Politisi Partai Gerindra ini mengakui, pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Badung sangat besar yakni Rp6 triliun. Sementara APBD-nya Rp7 triliun. \"Karena pusatnya pariwisata dan jasa. Badung memiliki PAD besar. Ini menjadi motivasi kita dalam mengoptimalkan penghasilan dari berbagai sektor,\" imbuhnya. Terpisah, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Yuningsih mengatakan, untuk membangun dan memajukan suatu daerah menjadi lebih baik, dibutuhkan kerja keras dan komitmen dalam mewujudkannya. Belajar atau menimba ilmu ke daerah lain yang sudah lebih baik pun, menjadi suatu keharusan supaya dapat diterapkan. \"Kita banyak belajar di Provinsi Bali, terutama di Kota/Kabupaten yang kita kunjungi. Sehingga, layak untuk diterapkan di Kabupaten Cirebon. Seperti mendongrak PAD, pelayanan kesehatan dan pendidikan, serta menjaga kearifan lokal. Sehingga, siapapun tidak bisa berkutik. Karena kearifan lokal adalah harga diri pribumi Bali,\" singkatnya. (sam/adv)