Mayday is Creative Day

BANDUNG–Usai pengukuhan, Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Provinsi Jawa Barat langsung melanjutkan agenda kegiatan berupa rapat koodinasi (rakor) terkait program Citarum Harum. Menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Barat, Ade Afriandi, rakor LKS Tripartit dimaksudkan untuk menampung dan menelaah masalah ketenagakerjaan di Jawa Barat. Terutama yang berkaitan dengan kebijakan Citarum Harum dan rencana Segi Tiga Rebana sebagai bahan kebijakan ketenagakerjaan untuk mendukung iklim investasi yang kondusif di Jawa Barat. “Tujuan rakor untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan dalam upaya mewujudkan Jabar Juara Lahir dan Batin,” tuturnya. Kemudian, dalam kesempatan ini, Ade juga melaporkan bahwa program Citarum Harum, apabila ditinjau dari bidang ketenagakerjaan, perlu ada peran teknologi informasi dan komunikasi. Terlebih, eksistensi LKS Tripartit dalam menghadapi revolusi industri 4.0 perlu dikembangkan agar bentuk pelayanan pada dunia usaha maupun pekerja mampu mengikuti tuntutan perubahan global. “Kami membutuhkan teknologi informasi dan komunikasi agar LKS Tripartit Jawa Barat eksis dan mampu melayani dunia usaha serta pekerja,” paparnya. Oleh sebab itu, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat bersama Tim Akselerasi Pembangunan (TAP) dan LKS Tripartit sedang merumuskan konsep pelayanan ketenagakerjaan di Jawa Barat yang mendekatkan layanan kepada dunia usaha sekaligus pekerja. Ini sebagai solusi kondusivitas ketenagakerjaan di Jawa Barat. “Konsep tersebut menjadi bagian dari program 100 hari kinerja Disnakertrans Provinsi Jawa Barat untuk mewujudkan Buruh Juara, Migran Juara, dan Milenial Juara,” ujarnya. Ade menyebut, ada enam konsep yang akan dihadirkan. Yakni, percepatan pelayanan penetapan pengupahan, penguatan komunikasi dan koordinasi dalam mediasi hubungan industrial dan pengawasan ketenagakerjaan, meningkatkan peran balai pelatihan kerja dalam menciptakan pelatihan vokasi, pengembangan Mobile Training Unit atau MTI untuk mendukung penciptaan lapangan kerja dan berusaha di desa sesuai dengan potensi desa dan jenis usaha BUMDes. Pengembangan model layanan IT Nakertrans untuk integrasi fungsi pelatihan dan produktivitas penempatan tenaga kerja, pengawasan ketenagakerjaan, serta hubungan industrial dan jaminal sosial serta pengembangan model Democration of Labour atau DCL dengan mensinergikan dan mengkolaborasikan peran stake holder ketenagakerjaan yang diekspos ke dalam empat kuadran agar image dan opini masyarakat berubah menjadi Mayday is Creative Day. “Mudah-mudahan, keenam poin ini bisa terlaksana sesuai dengan target yang dicanangkan,” pungkasnya. (jun)