Pemdes Harus Terlibat Pemutakhiran Data Keluarga Miskin

CIREBON-Dinas Sosial Kabupaten Cirebon menyebut akan segera melakukan penyempurnaan data penerima bantuan program untuk keluarga miskin, baik untuk program keluarga harapan (PKH) ataupun bantuan pangan non tunai (BPNT). Hal tersebut dilakukan karena selama ini data penerima masih belum valid dan butuh pemutakhiran. Hal tersebut disampaikan Plt Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cirebon H Iis Krisnandar SH CN saat ditemui Radar Cirebon, (8/4). Diakuinya, data penerima bantuan PKH dan BPNT bukanlah data terbaru, sehingga butuh pemutakhiran. Pihaknya pun berencana dalam waktu dekat melakukan pemutakhiran data agar bantuan tersebut bisa diterima sesuai peruntukannya. “Data yang digunakan itu kan bukan data terbaru dari kita. Secepatnya kita akan lakukan pemutakhiran agar data yang diberikan program untuk keluarga miskin tersebut adalah kelaurga yang benar-benar kategori tidak mampu atau miskin,” ujarnya. Paling cepat menurut Iis, pemutakhiran data tersebut mulai dilakukan setelah gelaran Pemilu 2019 selesai dilaksanakan. Iis sendiri baru menjabat sebagai Plt Kadinsos per 1 April 2019 kemarin, setelah kepala dinas sebelumnya yakni H Maryono pensiun. Saat ini menurut Iis, di Kabupaten Cirebon ada sekitar 116 ribu penerima bantuan program keluarga harapan (PKH). Jumlah tersebut tersebar hampir merata dari wilayah barat dan timur Cirebon. Selain itu, jumlah penerima program bantuan pangan non tunai jumlahnya sekitar 164 ribu penerima. “Data yang ada saat ini jumlahnya cukup banyak. Nanti kita validasi lagi, harapannya agar bantuannya lebih tepat sasaran. Penerimanya lebih pas dan memang yang membutuhkan yang dapat bantuan,” imbuhnya. Sementara itu, Kuwu Desa Sumurkondang Heriyanto SE kepada Radar Cirebon menuturkan, upaya pemutakhiran data yang akan dilakukan Dinsos tersebut menjawab polemik yang kerap muncul di pemerintahan desa akibat tidak sesuainya penerima bantuan, karena dalam pendataan tidak melibatkan instrument dari pemdes, yang sejatinya tahu seluk beluk kondisi masyarakatnya. “Dinsos nanti harus melibatkan pemdes dalam pemutakhiran data. Ini penting karena selama ini desa tidak dilibatkan. Padahal kita yang paling tahu kondisi di lapangan. Yang ada sekarang itu desa yang diprotes jika ada keluarga miskin yang tidak dapat bantuan,” ungkapnya. (dri)