Inventarisasi PNS Butuh Waktu

Harus Ada Anjab, Baru Terlaksana di 13 OPD KEJAKSAN– Kepala BK-Diklat Kota Cirebon Drs Ferdinan Wiyoto MSi mendukung inventarisasi PNS yang diusulkan Wakil Wali Kota Drs Nasrudin Azis SH. Ferdinan mengatakan pihaknya telah membuat pola guna mempersiapkan SDM di seluruh OPD agar lebih efektif dan efisien. Pola yang dimaksud adalah dengan membuat peta jabatan. Dikatakan Ferdinan, manfaat peta jabatan untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan dari SDM PNS yang ada di lingkungan Pemkot Cirebon. Nantinya, kekurangan dan kelebihan diketahui meliputi kompetensi, peningkatan kualitas, dan juga jumlah SDM yang ada. Hal ini menjadi penting karena ada OPD yang kekurangan SDM, ada pula yang kelebihan SDM. “Ini harus diseimbangkan. Kalau kurang, tidak bagus buat kerja. Kelebihan SDM, membuat PNS malas,” terangnya kepada Radar, Senin (29/4). Karena itu, lanjut Ferdinan, BK-Diklat bersama pihak terkait telah melakukan analisis jabatan (anjab) untuk 52 OPD yang ada. Namun, hingga saat ini baru 13 OPD yang telah selesai. Sisanya, masih terus dikerjakan. Menurutnya, peta jabatan sangat penting untuk menggambarkan kekurangan dan kelebihan jumlah PNS, baik secara kuantitas maupun kualitas. Dikatakan, kompetensi jabatan struktural termasuk yang akan dianalisa. Pasalnya, mereka bertanggung jawab pada kinerja bawahannya. Karena itu, Ferdinan dan BK-Diklat sangat mendukung kontrak kinerja yang akan dibuat wali kota dan wakil wali kota. Dengan kontrak kinerja, akan terlihat jelas mana yang malas, mana yang rajin dan disiplin. “Kontrak kinerja sangat bagus. Saya dukung penuh,” ujarnya. Ferdinan dan seluruh pegawai BK-Diklat siap menyepakati poin-poin dalam kontrak kinerja. Terpisah, Wakil Wali Kota Cirebon Drs Nasrudin Azis SH mengatakan, untuk menginventarisasi PNS,  dia bersama Wali Kota Ano Sutrisno rajin mendatangi OPD-OPD hingga Kelurahan. Sampai saat ini, Azis mengaku masih melakukan aksi keliling tersebut. “Kami sepakat untuk melakukan pembenahan internal dalam program 100 hari kerja,” ujarnya usai acara di SMAN 1 Jl Wahidin, Kecamatan Kejaksan, kemarin. Keliling OPD hingga Kelurahan, kata Azis, memiliki tujuan utama untuk mengetahui potensi SDM di masing-masing tempat pelayanan masyarakat tersebut. Menurut mantan Ketua DPRD Kota Cirebon itu, langkah ini menjadi penting sebagai bahan evaluasi dan memetakan hasil kunjungan yang dilakukan. Termasuk, menginvetarisasi persoalan-persoalan yang dihadapi masing-masing OPD. Berikut kelemahan dan keunggulan yang ada di masing-masing OPD hingga kelurahan. Setelah semuanya sudah dirangkum, Azis dan Ano akan membuat pola mempersiapkan SDM diseluruh OPD agar efektif dan efisien. Dalam hal ini, Azis mengharapkan kerjasama dengan BK-Diklat selaku penanggungjawab dinamika PNS di Kota Cirebon. “Kami (Ano-Azis, red) berharap, dalam waktu dekat kita semua mendapatkan informasi tentang SDM yang ada,” ucapnya. Alasan Ano-Azis berkonsentrasi kepada peningkatan SDM, karena, lanjut Azis, program dibuat sehebat apapun tidak maksimal jika SDM tidak siap dan tidak memiliki kemampuan untuk itu. Karena itu, Ano-Azis sedang fokus kepada pembenahan tersebut. Dijelaskan, dalam melakukan pembenahan itu, dipastikan tidak akan ada campuran politis dan dukung-mendukung. “Tidak ada campur aduk politik dan dukung mendukung. Kami professional dalam melakukan perbaikan birokrasi,” tegasnya. Terkait masukan dan saran dari semua pihak, Azis mempersilakan. Namun, dengan catatan masukan tidak bersifat memaksakan kehendak. Menurutnya, setiap masukan merupakan bentuk dukungan dan niat baik kepada pasangan Ano-Azis. “Kami akan mendengarnya,” ujarnya. Azis menyebutkan kontrak kinerja akan dibuat setelah dia dan wali kota menginventarisasi plus minus dari setiap SDM tersebut. “Kita tidak bisa langsung menyodorkan kontrak kerja tanpa kita mengetahui plus minusnya,” ucapnya. Disebutkan, kontrak kerja jangan sampai dilakukan tanpa ada dasar kajian, analisa dan pertimbangan matang. Jika tanpa itu, Azis khawatir hasil kontrak kerja tidak sesuai harapan. “Nanti kontraproduktif hasilnya. Kami tidak menghendaki itu,” cetusnya. Anggota Komisi A DPRD Djoko Poerwanto mengatakan, langkah invetarisasi PNS merupakan hal yang tepat. Sebab, selama ini jumlah PNS di Kota Cirebon selalu abu-abu (tidak jelas). Djoko mengharapkan agar invetarisasi tidak hanya pada PNS, tetapi juga pada tenaga honor, sukwa maupun PTT. “semua data harus jelas. Jangan sampai jadi sarana petak umpet yang menyesatkan,” imbaunya. (ysf)