Tahap Lelang, 300 PJUTS akan Disebar di Cirebon

CIREBON-Sebanyak 300 Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) akan dibagikan ke desa-desa di Kabupaten Cirebon. Hal itu diungkapkan anggota Komisi VII DPR RI Dr Ir Kardaya Warnika kepada para kepala desa di kabupaten Cirebon, di sebuah rumah makan di Kecamatan Kaliwedi, Kabupaten Cirebon. Dikatakan anggota DPRRI dari Partai Gerindra itu, sosialisasi sengaja dilakukan untuk menghindari manipulasi pihak-pihak tertentu. Diantaranya sosialisasi menyampaikan tentang cara kerja, komponen, dan perawatan PJUTS. Dirinya juga menggandeng Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral Direktorat Jendral Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, dalam melakukan sosialisasi. Kardaya juga akan memilih desa mana saja yang tepat mendapatkan bantuan PJUTS.  “Ini adalah program di luar penerangan jalan umum yang disediakan pemda. Kalau bisa ini disalurkan di daerah yang tidak ada aliran listriknya. Katakanlah yang rawan,” katanya. Kepala Desa yang hadir kala itu, kata Kardaya, akan diprioritaskan mendapatkan PJUTS. Dikarenakan mereka pada umumnya membutuhkan. “Kalau desa yang lain kan belum tentu membutuhkan,” jelasnya. Saat ini, kata Kardaya, masih dalam tahap lelang. Dimana memilih siapa kontraktor yang berhak mengerjakan atau memasang PJU tersebut. Setelah proses lelang selesai, lanjutnya, kontraktor akan diberikan Surat Perintah Kerja (SPK). “Sekarang proses lelang sedang dilakukan. Kira-kira 1 minggu lagi sudah selesai lelang. Mungkin dalam 1 bulan sudah bisa terpasang,” tuturnya. Kepala Desa Bunder, Kecamatan Susukan, Aripin juga menanyakan kepada Anggota DPR RI dan Kementerian yang hadir kala itu terkait PJU yang padam di sepanjang jalan nasional di Kecamatan Susukan. Menurutnya itu sudah sangat meresahkan warga. Kata Aripin, padamnya PJU dikarenakan batrainya banyak yang dicuri. “Mati semua itu PJU yang di jalan nasional. Sama yang di depan polsek susukan juga pada mati. Padahal dekat dengan polsek,” terangnya. Mengenai itu, Kardaya Warnika mengaku akan mengusulkan perbaikan kepada kementerian langsung setelah 17 April mendatang. (ade)