CIREBON-Cirebon Outer Ring Road (CORR) sudah lama jadi prioritas. Tiga tahun setelah diwacanakan, mulai disusun aspek perencanaan. Tapi setelah itu pula, muncul tenggelam. Karena tak pernah benar-benar ada komitmen mewujudkannya.
Merujuk pada lini masa CORR, proyek ini sesungguhnya telah diperkenalkan di medio 2009. Kemudian ditindaklanjuti sekitar tahun 2012 dengan penyusunan aspek perencanaan. Diikuti feasibility study (FS), detail engineering design (DED) dan analisa dampak lingkungan (Amdal). Juga survei lokasi dan dampak sosial yang ditimbulkan.
Namun, tuntasnya aspek perencanaan tak serta merta membuat perjalanan proyek ini mulus. Tahap implementasinya tertunda sekian tahun lamanya. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda) Ir H Yoyon Indrayana MT mengungkapkan, tahapan implementasi ini menyangkut pembebasan lahan dan pembangunan konstruksi.
Sayangnya, lanjut Dia, kebutuhan anggaran pembebasan lahan inilah yang tak kunjung disetujui di anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). “Perlu komitmen untuk mewujudkan proyek ini. Aspek perencanaan selesai, tinggal implementasinya saja sebetulnya,” kata Yoyon di ruang kerjanya.
Tanpa adanya pembebasan lahan, kesiapan anggaran di pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat tidak ada artinya. Yoyon menegaskan, kunci dari megaproyek ini adalah pembebasan lahan yang harus dilakukan pemerintah kota.
Setelah adanya pembebasan lahan ini, pemerintah provinsi maupun pusat baru bisa masuk ke tahap konstruksi. Yoyon menyebut, sejak lama pembebasan lahan yang selalu jadi pengganjal. Lantaran tidak adanya komitmen terhadap perencanaan baik dari eksekutif dan legislatif. “CORR ini kalau mau terwujud butuh komitmen kuat,” tandasnya.
Pembebasan lahan, kata Yoyon, mesti ditetapkan melalui rancangan APBD. Dulunya, anggaran sudah disepakati legislatif dan eksekutif. Tetapi karena faktor lain, prioritas anggaran akhirnya tidak kepada CORR.
Lantaran bertahun-tahun tertunda, kebutuhan anggaran untuk pembebasna lahan diperkirakan bakal membengkak. Pemerintah Kota Cirebon perlu merumuskan ulang nilai ganti rugi lahan dan bangunan warga yang terdampak proyek CORR. Yoyon menyebutkan, sesuai dengan nilai taksiran appraisal, pemerintah setidaknya membutuhkan anggaran sebesar Rp100 miliar untuk pembebasan lahan saja.
Dia berharap, CORR ini dapat diwujudkan pemerintah kota. Sebab, tujuan awal pembangunan jalan lingkar untuk memudahkan akses transportasi dari dan ke wilayah selatan. Kecamatan Harjamukti selama ini belum dikembangkan secara optimal.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Pengembangan Daerah (BP4D) M Arif Kurniawan ST mengungkapkan, informasi terakhir Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mengusulkan skema pembiayaannya.
Ditawarkan Pemprov Jabar, CORR dibiayai dari dana nonAPBD. Yakni melalui skema pinjaman atau kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU). Perkembangan soal aspek pembiayaan ini diungkapkan dalam pertemuan Jumat pekan kemarin. Itu artinya, proyek ini diupayakan untuk terealisasi.
Sementara itu, dalam pembahasan lainnya bersama Bina Marga Provinsi Jawa Barat, CORR ini bisa jadi konsepnya berubah. Sempat diutarakan kemungkinan bahwa CORR tidak sekadar membuka isolir wilayah selatan. Tapi juga meningkatkan keterhubungan antara wilayah Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan dan Brebes.
Dari estimasi terbaru, biaya total CORR ini bakal ada penyesuaian. Dari rencana Rp300 miliar, bisa saja membengkak. Mengingat pembebasan lahan juga akan lebih mahal dari sebelumnya. Sejauh ini, CORR telah memiliki tiga skema pembiayaan.
Pertama, Pemerintah Kota Cirebon menyediakan pembebasan lahan sebesar Rp100 miliar dengan konstruksi dibiayai oleh APBN dan APBD Provinsi Jawa Barat. Kedua, pembiayaan oleh APBD Provinsi Jawa Barat seluruhnya dan status jalan milik provinsi, dan yang terakhir kerjasama Badan Usaha tanpa APBD. (awr)
Tags :
Kategori :