CIREBON-Kawasan selatan, sudah lama dijadikan prioritas Pemerintah Kota Cirebon. Tak hanya dari segi infrastruktur. Tapi juga penerapan prioritas investasi dan pengembangan pariwisata. Sayangnya, beragam konsep itu mentok di lembaran kertas perencanaan. Belum ada eksekusi nyata. Yang membuatnya terancam jadi sekadar wacana. Bukan sekali ini, Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti jadi pembicaraan. Punya alam yang menarik. Juga perkampungan yang sarat kearifan lokal, Pemerintah Kota Cirebon justru seperti kebingungan dengan penerapan ragam rencananya. Tahun 2017 misalnya, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menetapkan empat prioritas investasi sektor pariwisata. Di utara, ialah Pantai Kesenden untuk wisata bahari. Di selatan, tentunya Kelurahan Argasunya. Pengembangan pariwisata di selatan ini juga masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Namun sampai sekarang, belum terlihat upaya mengembangkan wilayah itu. Kendati demikian, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Drs H RM Abdullah Syukur MSi mengaku tetap berkomitmen membuat Argasunya menjadi destinasi wisata alam. Karena faktor luas wilayah dan alamnya yang mendukung. Namun, untuk mencapai hal itu diperlukan tahapan yang panjang. Melihat dari kondisi di lapangan, langkah awalnya adalah menggarap Ruang Terbuka Hijau (RTH) dulu. Dengan memperhatikan dan menetapkan batas-batas lahan. \"Lahan yang sudah tersedia dan milik pemkot ada sekitar 1,6 hektar. Nah kita fokuskan untuk dikelola dulu. Kita hijaukan RTH itu,” katanya kepada Radar Cirebon, akhir pekan kemarin. RTH sendiri, menurut undang-undang minimal 30 persen dari luas wilayah. Syukur membeberkan, Kota Cirebon yang hanya mempunyai luas sekitar 3.735 hektare. Potensi menciptakan RTH hanya di wilayah Argasunya. Karena diperkotaan kecil kemungkinannya. DLH memiliki fokus ke RTH karena sebagian besar lahan di sana tidak produktif. Artinya hanya hamparan lahan yang belum diapa-apakan. Setelah RTH terbentuk barulah ketahapan selanjutnya, yakni pengembangan menjadi wisata alam atau argo wisata. “Secara umum lahan di Argasunya bekas galian. Itu lahan kritis. Pelru penguatan struktur tanah supaya tidak longsor dengan pembuatan terasering,” jelasnya. Terkait proyek perencanaan fisik atau detail engineering design (DED) untuk wisata alam di Argasunya, Syukur mengaku belum menyusunnya. Pasalnya, masih perlu kajian dan koordinasi dengan stakeholder terkait lainnya. Telisik punya telisik, rupanya DED untuk wisata wilayah selatan ini jangankan dibuat. Alokasi anggarannya pun belum ada. Tapi Syukur berandai-andai, di APBD-Perubahan nanti dimasukan. Bagaimana dengan stake holder lainnya? Kurang lebih sama. Belum terlihat ada upaya terstruktur. Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata (DKOKP) baru merencanakan optimalisasi kampung wisata di Kampung Benda Kerep. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DKOKP Edi Bagja Rohaedi mengaku, masih menerima masukan dari masyarakat. Khususnya di wilayah Benda Kerep terkait perencanaan kampugn wisata. “Kita juga memberikan pemahaman tentang potensi benda kerep yang nantinya dijadikan sebagai kampung wisata religi,” katanya. Dalam konsepnya, di Kampung Benda Kerep, Setiap pengunjung nantinya menyesuaikan dengan aturan atau tata tertib yang ditentukan oleh pihak pengelola. Misalnya, memasuki wilayah kampung wisata Benda Kerep harus memakai sarung atau peci yang disiapkan oleh pengelola. “Tentunya dengan tidak merubah kebiasaan-kebiasaan serta tradisi masyarakat setempat. Sebagai kekuatan dasar yang menjadi daya tarik pengunjung,” tukasnya. Tapi upaya mewujudkan kampung wisata itu, hingga saat ini juga belum terlihat. Setidaknya dalam kegiatan dinas, tidak ada kegiatan yang menunjukkan tanda-tanda rencana itu jadi kenyataan. (gus/awr)
Kategori :