Atasi Kelangkaan, Tambah 168 Ribu Gas Melon

CIREBON - Kelangkaan gas melon (3 Kg) yang terjadi di sejumlah daerah di Kabupaten dan Kota Cirebon mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah, Pertamina dan Hiswana Migas. Terhitung sejak Jumat (10/5), suplai elpiji untuk daerah Kabupaten dan Kota ditambah sebanyak 50 persen, atau seratara dengan 53 DO (Delivery Order). Dimana satu kali DO atau pengiriman, ada sekitar 560 tabung gas. Kabid Elpiji Hiswana Migas Wilayah Cirebon, Fauzi Hasan mengatakan, suplai tambahan akan dilakukan hingga Senin atau selama empat hari. Pada hari Jumat, Sabtu dan Senin, akan dilakukan penambahan sebanyak 53 DO, sementara hari Minggu penambahan terjadi sebanyak 150 persen dari 142 DO. “Karena untuk hari Minggu biasanya tidak ada pengiriman, maka dari itu untuk mengantisipasi kelangkaan, kami memutuskan mengirim 150 persen,” ujarnya saat rapat koordinasi dengan pihak Pertamina dan pemerintah daerah kota dan Kabupaten Cirebon di Kantor Hiswana Migas, kemarin. Itu berarti, jelas dia, selama empat hari, penambahan gas melon yang dilakukan sebanyak 168.560 tabung. Hal itu diharapkan bisa membuat kelangkaan gas teratasi, dan posisi stok yang ada di masyarakat kembali stabil. “Insya Allah aman dan bisa kembali stabil,” ujarnya. Terkait penyebab kelangkaan, Fauzi menjelaskan munculnya sejumlah pedagang-pedagang baru di tingkat warung, menjadi salah satu penyebab langkanya gas elpiji. Tidak hanya itu, kesadaran masyarakat menggunakan gas 3 kg pun mulai tinggi. “Mungkin dulu saat awal-aal masyarakat masih takut dan khawatir kalau penggunaan gas 3 kg ini rawan meledak. Tapi ini bukan berarti tabungnya membahayakan, yang kurang itu maintenance-nya. Nah, bisa jadi, sekarang ini kesadaran masyarakat akan penggunaan gas 3 kg mulai meningkat, sehingga permintaan akan gas semakin banyak,” bebernya. Selain itu, faktor bertambahnya jumlah penduduk baik di Kota ataupun Kabupaten Cirebon juga bisa menjadi faktor langkanya gas 3 kg ini di pasaran. “Disinyalir juga ada industri kecil yang tadinya menggunakan batu bara beralih ke gas elpiji 3 kilo, yang akhirnya menyedot stok yang ada di pasaran. Tapi Insya Allah dengan penambahan yang sudah dan akan dilakukan, semuanya kembali stabil,” ujarnya. Sementara itu Sales Executive Elpiji PT Pertamina EP Region Jawa, Andri Setiawan mengatakan, untuk tabung gas model baru, sudah disebar di lima agen. Kelima agen itu berada di Pekalipan, Sisingamangaraja, Sumber, Indramayu dan Majalengka. “Untuk tabung gas baru juga sudah mulai dipasarkan, dan baru ada di lima agen,” tuturnya. KONTROL LEMAH Anggota komisi A DPRD Provinsi Jawa Barat Drs H Anwar Yasin meminta pemerintah atau Pertamina melakukan kontroling di setiap agen, karena diduga gas bersubsidi tersebut diborong oleh sejumlah orang untuk meraup keuntungan. \"Seharusnya pemerintah mampu mengatur perdagangan gas elpiji di pasaran. Karena hal-hal yang bersubsidi itu jadi rebutan termasuk orang kaya juga,\" kata Yasin, kepada Radar, Jumat (10/5). Menurutnya, saling lemparnya antara Hiswana Migas dan Pertamina retail untuk memberikan statemen itu adalah wajar. Karena yang seharusnya berperan untuk ikut mendorong dan mengambil sikap tegas adalah pemerintah daerah, kemudian ke provinsi, sampai ke pemerintah pusat. Sikap pemerintah bisa dilakukan dengan pendataan, sehingga saat didistribusikan sesuai kebutuhan masyarakat. \"Kalau dilihat secara kacamata pendataan yang dilakukan pemerintah itu lemah. Coba di data satu persatu, maka tidak mungkin kelangkaan gas itu terjadi. Kalau demikian ini sama saja menyiksa rakyat,\" ujarnya. Dikatakan Yasin, seharusnya saat kelangkaan elpiji sudah meluas Pertamina dan pemerintah sesegera mungkin menyosialisasikan agar masyrakat berdaya, misalnya masyarakat diajarkan pembuat kompos, dimana semua jenis kotoran bisa menghasilkan gas. \"Jadi bisa saja pemerintah memberikan MCK-MCK umum di satu kampung untuk menampung kotoran, dan itu diatur oleh pemerintah melalui Pertamina. Dan ini yang mesti kita upayakan di saat kelangkaan gas sudah tidak bisa di atasi,\" tandasnya. Yasin kembali menegaskan, momentum seperti ini di kalangan masyarakat harus betul-betul dimanfaatkan dengan membuat program pengusulankepada pemerintah untuk membuat kompos alam. T”entunya itu dilakukan secara bertahap. Justru dengan program tersebut, masyarakat diajak untuk kreatif. Tapi sebelumnya diadakan pelatihan terlebih dahulu. Tapi lagi-lagi apa pemerintah akan serius untuk mengembangkan program itu,\" ujarnya. (kmg/sam)