Yang Tidak Hadir Sampai Senin Lusa, Dianggap Mundur TALUN - Proses untuk mendapatkan surat rekomendasi calon bupati Cirebon yang diusung PDIP ternyata tidak mudah. Setelah diverifikasi oleh DPD PDIP Jawa Barat selama dua hari berturut-turut, giliran DPC PDIP Kabupaten Cirebon yang mengumpulkan para bakal calon untuk mengikuti tahap berikutnya. Bertempat di kantor DPC PDIP Kabupaten Cirebon, Talun, sore kemarin (10/5), panitia penjaringan mengundang seluruh bakal calon bupati dan wakil bupati yang mendaftar ke PDIP. Namun, dari delapan bakal calon yang sudah resmi mendaftar, baik dari jalur DPC maupun DPD, hanya empat yang datang tepat waktu, satu terlambat dan tiga lainnya tidak hadir dengan alasan kesibukan di luar kota. Keempat orang yang hadir tepat waktu adalah H Tasiya Soemadi Al Gotas SE MM, Hj Sri Heviana Supardi, Dr H Djakaria Machmud SE SH MSi dan Karna Wijaya, kemudian menyusul H Sunjaya Purwadi. Sementara yang tidak hadir adalah Sutrija, H Tarmadi dan Sayidi. Sekretaris DPC PDIP Kabupaten Cirebon H Mustofa SH menjelaskan, inti pertemuan tersebut untuk memberitahu kepada para bakal calon, terkait proses verifikasi yang dilanjutkan dengan tahapan sosialisasi ke tingkat internal partai dari pengurus DPC, PAC, Ranting hingga Anak Ranting. “Karena belum ada yang direkomendasi, semua mempunyai kesempatan yang sama dan kami berhak untuk mengenalkan bakal calon bupati dan wakil bupati ini kepada kader dan simpatisan partai,” tuturnya. Sosialisasi ini rencananya akan dilakukan ke tiap-tiap daerah pemilihan (dapil) secara bersama-sama tanpa ada yang dibeda-bedakan. “Terkait jadwal, kita belum sepakat karena ada bakal calon yang tidak hadir,” terangnya. Kepada bakal calon yang tidak hadir, akan diberi kesempatan hingga hari Senin untuk datang ke kantor DPC diberi informasi mengenai sejumlah tahapan yang harus dilalui bakal calon. “Berdasarkan kesepakatan antarbakal calon tadi, jika sampai Senin (13/5) tidak hadir, maka dengan sendirinya dianggap mengundurkan diri dari tahapan pencalonan ini,” ungkapnya. Panitia penjaringan mengingatkan, seluruh bakal calon ketika menyampaikan materi sosialisasi di media massa, baliho, spanduk dan alat peraga lainnya, tidak diperkenankan memasang kata calon bupati. Karena tahapan ini masih berjalan, sehingga ditulis bakal calon bupati atau wakil bupati. “Demi menjaga kondusivitas dan menjunjung nilai-nilai sportivitas, sebaiknya jangan ditulis calon, melainkan bakal calon, karena surat rekomendasi belum turun. Jika masih ada yang melakukan hal tersebut, akan kami tertibkan,” tegasnya. Ketika pertemuan tersebut diakhiri, semua bakal calon langsung menuju mobil masing-masing untuk segera meninggalkan kantor DPC PDIP Kabupaten Cirebon, termasuk Djakaria Machmud. Namun, sejumlah wartawan berhasil berbincang-bincang dengan Hj Sri Heviana Supardi. “Saya memenuhi undangan pengurus DPC PDIP guna membahas tahapan-tahapan yang harus dilalui,” ucap Heviana. Dia mengaku, PDIP adalah partai politik yang selama ini membuatnya nyaman, sehingga setelah sekian lama berpikir akhirnya dia memutuskan untuk mendaftarkan diri sebagai bakal calon bupati Cirebon melalui DPD PDIP Jawa Barat. “Saya sudah 14 tahun berkawan dengan kader PDIP, otomatis pertemuan secara pribadi maupun kekeluargaan sudah sering. Sehingga, kalau ada yang mengatakan saya digandeng dan masuk partai lain, semua hanya wacana,” terangnya. Saat disinggung siapa yang pantas menjadi wakilnya, ibu empat anak ini memilih menyerahkan sepenuhnya kepada partai. Kemudian, terkait rekomendasi, pihaknya akan terus optimis apapun hasilnya. “Entah saya diposisikan sebagai bupati atau wakil, biar mekanisme dan keputusan partai yang menentukan,” pasrahnya. Keputusannya untuk mencalonkan diri, tak lain berkat dukungan dari suaminya Drs H Dedi Supardi MM yang selama ini tahu potensi yang dia miliki. “Saya tidak akan berani nyalon jika tidak ada izin dari suami. Oleh karenanya, dengan saya mendaftar berarti suami saya mendukung penuh,” pungkasnya. (jun)
Kategori :