Duga Ada Kecurangan Pemilu, Fordem Kuningan Demo di Pendopo

KUNINGAN – Puluhan masyarakat yang tergabung dalam Forum Demokrasi (Fordem) Kuningan, melakukan aksi unjuk rasa ke kantor Setda Pemkab Kuningan, Senin (20/5). Dalam aksinya, Fordem yang terdiri dari ormas/LSM Barak, Siluman, Gibas, KAB, Pemuda Panca Dharma, LSM Penjara, Gasak, Pemuda Panca Marga, Relawan Merah Putih dan KSK itu menduga ada kecurangan pemilu yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif oleh oknum tertentu. Kedatangan massa diterima langsung oleh Bupati Acep Purnama didampingi Wakil Bupati M Ridho Suganda, Ketua KPU Kuningan Asep Z Fauzi dan Komisioner Bawaslu Kabupaten Kuningan Abdul Jalil Hermawan. “Kami menduga, Pemilu 2019 ini banyak diwarnai kecurangan-kecurangan dan pelanggaran pemilu mulai dari politik uang, manipulasi suara, dan manipulasi data,” tegas Koordinator Fordem Kuningan Nana Rusdiana didampingi Muhammad Noor saat memberikan keterangan persnya. Nana menilai, dugaan kecurangan itu diperkuat dengan adanya salah satu Caleg Partai Gerindra yang telah melakukan sanding data bersama KPU dan Bawaslu, dengan menghasilkan keputusan agar ada perbaikan hasil rekapitulasi perolehan suara tingkat kabupaten yang sebelumnya telah ditetapkan. Menariknya, prosesnya sudah sampai sanding data. “Bahkan kabarnya sudah ada instruksi dari KPU RI untuk perbaikan hasil rekapitulasi perolehan suara tingkat kabupaten. Artinya, dari beberapa persoalan yang kami sampaikan terkait dugaan-dugaan ini, di antara salah satunya ini kan dapat dibuktikan,” ujar Nana. Oleh sebab itu, pihaknya berharap agar ada penguatan kultur dan dan perilaku demokrasi untuk menciptakan masyarakat politik yang cerdas dan beradab melalui pendidikan demokrasi. Hal ini penting dan harus jadi pertimbangan semua pemangku kepentingan atau stakeholder di pemerintahan daerah. “Sejatinya pemilu ini menjadi momentum dalam rangka mewujudkan pemilu yang betul-betul menunjukkan kualitas demokrasi. Melalui pemilu ini dapat melahirkan calon-calon pemimpin berkualitas, yang menjadi harapan kita bersama,” ungkapnya. Bupati H Acep Purnama menyatakan, aspirasi yang disampaikan akan menjadi kajian pemerintah daerah, agar ke depan proses pemilu dapat berjalan lebih baik. Pendidikan politik menjadi hal penting, sehingga menjadi salah satu indikasi keberhasilan dalam meningkatkan partisipasi pemilih di masyarakat. “Hanya saja memang, saat ini yang sudah bagus dengan meningkatnya partisipasi pemilih tercederai dengan hal-hal yang tadi disampaikan. Tentu hal ini menjadi bahan kajian kita bersama, agar ke depan semakin baik lagi,” sebut bupati. Sementara Komisioner Bawaslu Kuningan Abdul Jalil Hermawan menegaskan, ketika Bawaslu dituntut untuk netral, terlihat netral, dan integritasnya dijunjung tinggi maka itu menjadi kesepakatan mutlak. “Saya sepakat, Bawaslu dan KPU bukan saja harus netral tapi juga harus terlihat netral. Kami junjung tinggi itu untuk menjaga profesionalitas, kami juga terbuka sekali jika memang ada pengaduan terkait dugaan-dugaan yang dilaporkan,” tutur Jalil. Sedangkan Ketua KPU Kuningan Asep Z Fauzi menuturkan, proses pemilu yang dijalankan dari awal hingga akhir sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bahkan selama proses pemilu berlangsung, KPU juga diawasi penuh oleh Bawaslu. “Karena tidak ada sedikit pun tahapan KPU yang luput dari pengawasan Bawaslu. Baik dari daftar pemilih, pencalonan, pelaporan dana kampanye, pelaporan kampanyenya, sampai pada saat pemungutan dan perhitungan suara hingga rekapitulasi, dan tahapan semuanya ada pengawasan dari Bawaslu, ada ketentuan pengawasan,” tutupnya. (ags)