Jawa Barat Siap Hadapi Arus Mudik 2019

BANDUNG – Diprediksi, akan ada 18,2 juta pemudik yang berasal dari Banten, Jabodetabek dan Bandung Raya bergerak ke arah timur. Serta sebagian ke selatan dan barat menjelang Hari Raya Idul Fitri 1440 H mendatang. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, Hery Antasari saat menjadi narasumber dalam acara Jabar Punya Informasi (Japri) ke-27 di Aula Lokantara, Gedung Sate, Jalan Dipenogoro Bandung (21/5). “Berdasarkan hasil review Balitbang Kementerian Perhubungan RI, dari 18,2 juta pemudik, 14,9 juta atau hampir 15 juta pemudik berasal dari Jabodetabek. Dari 14,9 juta pemudik ini 11 persen menuju arah selatan dan barat. Sedangkan 89 persen ke arah timur,” katanya. Menurut Hery, karakteristik arus mudik tahun ini tentu akan berbeda dengan tahun lalu. Pasalnya, kebijakan e-tol sudah diterapkan penuh pada tahun ini. Kemudian, pemindahan gate tol dari KM 29 Cikarang Utama ke KM 70 dan KM 69 yang mau ke arah Bandung sebagai tempat transaksi, tentu mempunyai pengaruh terhadap penanganan arus mudik dan balik. Ditambah, adanya kenaikan tiket pesawat, membuat banyak orang yang lebih memilih transportasi darat. Khususnya yang mau mudik ke  arah Jawa Tengah, Jogjakarta dan Jawa Timur. “Meski itu bukan kewenangan kami, tapi pasti akan ada dampak ke jalur arteri provinsi maupun alternatif kabupaten. Apalagi, kebijakan one way system selama mudik dan balik, pasti akan ada limpahan arus ke jalur-jalur yang menjadi kewenangan kami,” tuturnya. Oleh sebab itu, pihaknya sudah menyiapkan sejumlah langkah-langkah. Di antaranya akan mengumpulkan Dinas Perhubungan kabupaten/kota se-Jawa Barat untuk menyelenggarakan rapat koordinasi terkait persiapan arus mudik dan balik di seluruh wilayah Jawa Barat. “Insya Allah besok (hari ini, red) kami akan rakor dengan Dishub kabupaten/kota se-Jawa Barat. Sebelumnya, kita juga sudah rakor dengan Pak Menteri Perhubungan, Dirjen Perhubungan Darat dan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ),” ucapnya. Kemudian, di lapangan, Dishub Jawa Barat juga akan menyediakan fasilitas lalu lintas dan rambu-rambu di jalur-jalur arteri provinsi maupun alternatif kabupaten/kota. Namun, karena belum mencukupi, Hery akan melayangkan surat edaran kepada Dishub kabupaten/kota, BUMD dan swasta  mengajak mereka berpartisipasi memasang rambu-rambu di sejumlah titik rawan kecelakaan, bencana alam dan lainnya. “Tentu rambu-rambu yang sudah disupervisi oleh kami dan Dishub kabupaten/kota. Karena, jika mengandalkan APBD Provinsi Jawa Barat, tidak full, mengingat, anggarannya terbatas dan timeline-nya belum bisa memenuhi,” imbuh Hery. Selain itu, untuk mengurangi tingkat kemacetan, pihaknya akan bekerjasama dengan pihak kepolisian untuk mengurai arus kendaraan dengan menerapkan manajemen rekayasa lalu lintas. Kemudian, mengangani titik rawan kemacetan dan aktivitas sosial dengan cara memberikan kompensasi kepada pengendara kendaraan bonmotor seperti delman dan becak. “Sejak H-7 mereka sudah tidak beroperasi dan kami beri kompensasi sebesar Rp75 ribu sehari,” tambahnya. Terkait isu yang beredar pada musim mudik dan balik tahun 2019 adalah keselamatan, pihaknya juga melakukan cek angkutan penumpang dan barang di tiap-tiap terminal. Tidak hanya angkutan darat, tapi angkutan laut dan penyeberangan. Baik sungai maupun waduk, juga mendapatkan perlakuan yang sama. “Semua kita cek sampai dengan sekarang masih berlangsung,” tegasnya. Sementara, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat sudah melakukan sejumlah langkah-langkah dengan melakukan perbaikan di sejumlah ruas jalan dan akan mendirikan pos yang berisi sejumlah personel dan alat berat yang berperan sebagai tim penanggulangan jalan. “Kami menyiagakan alat-alat berat dekat engan ruas-ruas jalan yang rawan longsor dan mengalami patahan, bahkan kemacetan,” kata Kepala Bidang Pemeliharaan dan Pembangunan Jalan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat, Agus Hendrarto. Ditambahkan, kondisi ruas jalan di Provinsi Jawa Barat, baik jalur utama pantura, tengah, selatan dan berikut jalur alternatifnya, sudah cukup mantap. “Dari 2360 KM, ruas jalan yang kami tangani kondisinya layak untuk dilewati pemudik,” imbuhnya. Namun, diakui, ada beberapa titik yang kondisinya bergelombang karena usia kontroksinya yang sudah melampaui batas. Kemudian, ada juga yang ruas jalan yang berada di atas tanah yang labil atau ekspansif sehingga apabila terkena hujan tanahnya memuai sehingga fondasinya lemah. “Ini rata-rata berada di jalur wilayah tengah Jawa Barat,” bebernya. Walaupun demikian, sejak awal tahun pemeliharaan jalan sudah dilakukan. Apalagi, menjelang lebaran yang ditandai dengan meningkatnya arus volume kendaaran, maka pemeliharaan jalan diintensifkan lagi. “Pemeliharaan sifatnya hanya tambal sulam. Untuk peningkatan jalan dengan mekanisme kontrak belum bisa dilakukan karena masih tahap lelang,” ungkapnya. Secara umum, lebaran merupakan ritual yang dilakukan setiap tahun dan mudik sudah menjadi budaya di Indonesia, setiap tahun volume mudik selalu bertambah dan permasalahannya terus berkembang. “Jawa Barat adalah provinsi yang dilewati pemudik dari Jabodetabek. Infrastruktur yang ada di Jawa Barat memadai, baik di pantura maupun jalur tengah dan selatan,” ujar Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Eddy Iskandar Muda Nasution. Tidak hanya menata laju kendaraan dan infrastruktur jalan. Mendekati lebaran, perlu juga dilakukan langkah dalam hal ketersediaan bahan pangan. Sebab, biasanya, kebutuhan pangan akan meningkat. Bahkan, bisa saja terjadi kelangkaan bahan pangan, karena arus distribusi bahan pokok dibatasi. “Makanya, semua dinas harus mengambil langkah-langkah yang baik dan benar agar potensi masalah bisa diatasi,” pungkasnya. (jun)