Dewan Pendidikan Pelototi Pelaksanaan PPDB, Siap Perangi Praktik Titip-menitip Siswa

CIREBON - Dewan Pendidikan Kabupaten Cirebon terus memantau pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP tahun 2019. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya praktik kecurangan dan permainan yang berpotensi merugikan masyarakat. Kepada Radar Cirebon, Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cirebon, Aceng Sudaman SH mengatakan, pihaknya terus melakukan pemantauan dan pengawasan. Tujuannya, untuk mengetahui bila terjadi kesalahan dalam pelaksanaan petunjuk teknis PPDB oleh Dinas Pendidikan. Untuk keperluan pengawasan dan pemantauan tersebut, Dewan Pendidikan Kabupaten Cirebon sudah melakukan koordinasi dan pertemuan dengan Dinas Pendidikan serta Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon untuk mendapatkan penjelasan perihal pelaksanaan PPDB Online. \"Kita juga sudah lakukan koordinasi. Kuota tiap sekolah ada sembilan rombel. Satu rombongan belajar (rombel) dibatasi maksimum 32 siswa. Bila mana lebih dari itu, maka sekolah terkait tidak dapat menerima dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah),\" tutur Aceng yang juga anggota komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon, Kamis (23/5). Apabila ada praktik-praktik PPDB yang bisa merusak citra pendidikan di Kabupaten Cirebon, maka bisa diketahui dan dicegah. Seperti praktik suap maupun titipan dari orang tua agar anaknya bisa masuk ke sekolah favorit. Pihaknya akan memerangi praktik-praktik di luar aturan yang ada. \"Peran dan fungsi pertama kami, untuk memfasilitasi masyarakat dengan pemerintah. Jika ada yang tidak beres dalam pelaksanaan PPDB online SMP di lapangan, pastinya akan ada yang mengeluh. Keluhan dari masyarakat itu yang akan kami sampaikan ke Dinas Pendidikan,\" ungkap anggota fraksi PDIP ini. Ditambahkannya, ada sekitar 37 ribu lulusan SD di Kabupaten Cirebon. Dan yang terserap sekitar 24 ribu siswa. Itu artinya, ada sekitar 13 ribu siswa yang bisa ditampung di sekolah swasta. \"Sekolah swasta jangan khawatir kekurangan murid. Tapi yang lebih penting adalah perbaiki mutu dulu. Karena banyak SMP swasta atau SMP IT mutunya di atas SMP negeri,\" pungkasnya. Sebelumnya, Kepala Bidang Pendidikan SMP pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, Dr Mashuri MPd berjanji untuk komitmen menerapkan azas objektif, transparan dan mendorong untuk memudahkan akses pelayanan. Pihaknya juga membuka pengaduan dan pelayanan perihal pelanggaran pelaksanaan PPDB SMP Online melalui laman website cirebon.siap-ppdb.com. \"Silakan bila ada dugaan yang melanggar bisa diadukan. Kami juga ada tim IT dan helpdesk. Sehingga, server terus terpantau dan terkontrol. Kami minta kerja sama semua pihak, agar pelaksanaan PPDB SMP secara online ini berjalan lancar,\" tukas Mashuri. (via)