SBY Minta Tokoh Adat Turun Tangan

JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta para tokoh adat dan agama untuk turun ke lapangan menyelesaikan masalah di Tarakan, Kaltim. Langkah terpadu harus dilakukan aparat beserta kepala daerah dan tokoh masyarakat, untuk mencegah meluasnya kekerasan menjadi tragedy yang pernah terjadi di Sampit, Kalteng, satu dekade silam. Presiden mengatakan, dalam kasus kekerasan seperti di Tarakan, tidak boleh hanya diserahkan kepada kepolisian dan TNI. “Karena ini berangkat dari masyarakat, saya berharap dari gubernur, bupati, walikota, tokoh agama dan adat turun ke lapangan, menyadarkan semuanya untuk jangalah terus dikembangkan kekerasan seperti ini,” kata SBY di Kantor Presiden, Jakarta, kemarin. Pejabat setempat, kata SBY, juga harus melakukan langkah cepat dan nyata. Pengalaman konflik etnis di Sampit sepuluh tahun silam, kata SBY, disebabkan oleh penanganan yang kurang cepat. “Sama, bermula dari perselisihan atau perkelahian antara satu dua orang dari komunitas yang berbeda dan kemudian meluas membesar sampai terjadi konflik horisontal yang luas yang menyebabkan korban jiwa dan harta benda yang tidak sedikit,” katanya. SBY mengatakan, konflik tidak bisa dianggap sebagai peristiwa biasa. Ia menambahkan, aparat juga tidak boleh menganggap remeh seperti saat kasus Sampit sepuluh tahun lalu bermula. Seperti diketahui, saat terjadi kasus Sampit, SBY tengah menjabat sebagai Menko Polhukam. Presiden juga meminta pihak yang bertikai segera mengakhiri perselisihan. “Saya juga mengimbau saudara-saudara kita dari kedua komunitas atau suku itu, yang terlibat perselisihan untuk mengakhiri, dan yang bersalah diberikan sangsi. Tapi marilah kita cegah kekerasan-kekerasan yang tidak perlu, karena hanya akan merugikan kita semua,” ujar SBY. Terpisah, Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri menyatakan, pihaknya telah melakukan sejumlah upaya pengamanan konflik Tarakan. Sejak kemarin malam, bantuan pengamanan dari Brimob sudah disiapkan. Markas Komando Brimob di Kelapa Dua telah melaporkan upaya pengamanan kepada Presiden. “Tadi (kemarin) jam dua pagi sudah lapor Presiden,” kata Bambang jelang rapat tim pengawas Century, kemarin. Selain Brimob, satu pasukan dari Batalyon Deops TNI juga sudah diperintahkan bergeser ke Tarakan. Kapolri menyatakan, pengiriman itu merupakan hasil koordinasi Polri dengan pihak TNI terkait langkah pengamanan dari potensi berlanjutnya konflik di Tarakan. “Tokoh masyarakat dan tokoh adat disana diminta untuk menahan diri, tidak perlu ada kekerasan,” imbaunya. Kapolri menyatakan, upaya pertama yang dilakukan adalah melakukan evakuasi. Hal itu merupakan pencegahan agar konflik tidak berkepanjangan. Dia mengingatkan bahwa siapapun pihak bisa memanfaatkan konflik ini agar para penduduk terus terprovokasi. “Sudah ada deteksi dini supaya semua sistem jalan,” tandasnya. Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Muhammad Jusuf Kalla mengatakan konflik di Tarakan murni bersifat kriminal. Dia meminta kepolisian segera mencari dan memberi ganjaran hukum bagi para pelakunya. “Karena membunuh, pasti ini kesalahan, dan itu harus diganjar hukuman,” kata Kalla  usai menghadiri Temu Nasional Pengusaha KAHMI di Hotel Grand Sahid Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, kemarin. Dia menyampaikan persoalan tersebut harus segera diselesaikan agar tidak semakin meluas. Apalagi, sumber masalahnya merupakan konflik antar pribadi. “Ini kan masalah pribadi yang dibuat konflik perorangan,” ucap Kalla. Karena itu, tegas mantan wapres itu, tindakan hukum yang tegas merupakan salah satu langkah penyelesaian yang baik dan adil. Upaya ini juga efektif untuk menenangkan masyarakat. “Saya harapkan semua menyadari, jangan masalah ini melebar menjadi masalah kedaerahan, masalah suku, dan sebagainya,” katanya. Adakah potensi konflik di Tarakan ini eskalasinya terus meningkat, seperti Poso? “Agak beda, kalau di Poso itu ada masalah politiknya dan masalah agama. Ini (konflik Tarakan, red) tidak. Tidak ada masalah politik, tidak ada masalah agama,” jawabnya, lantas tersenyum. Kalla berpesan tidak boleh lagi ada yang membeda-bedakan antar warga bangsa di suatu daerah. “Baik penduduk asli, maupun yang datang belakangan, tentunya semua bersama-sama membangun daerah. Tidak menyebabkan ini menjadi suatu masalah,” tegasnya. Ditambahkan Kalla, PMI sudah turun memberikan bantuan kesehatan di lokasi konflik. Mulai menyiapkan ambulan sampai membikin dapur umum bagi pengungsi. “Termasuk mengambil peran bersama pejabat daerah untuk mencegah itu terjadi (meluas, red),” kata Kalla. (sof/bay/pri)