JAKARTA- Pemindahan tahanan terpidana kasus korupsi E-KTP Setya Novanto (Setnov) dari Lapas Sukamiskin ke Lapas Gunung Sindur dinilai belum menyelesaikan masalah. Selain itu, oknum lapas yang berperan dalam kasus pelesiran ke toko bangunan di Padalarang, Jawa Barat, juga harus diberi sanksi serius dan diumumkan ke publik. “Keputusan dipindahkannya Setya Novanto ke Lapas Gunung Sindur tak menyelesaikan akar masalah. Menurut saya, Presiden Jokowi tegas melalui Menkum HAM dan ke Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS). Tidak boleh ada lagi yang seperti itu,” kata ahli hukum tata negara, Bivitri Susanti dalam sebuah diskusi di Jakarta Pusat, Senin (17/6). Dia mendesak pemerintah menjatuhkan sanksi administratif dan sosial kepada oknum lapas. Baik yang sengaja atau tak sengaja mengeluarkan Setnov. “Akar masalahnya adalah di kepala lapasnya. Harusnya dia juga ditindak tegas,” ucap Bivitri. Menurutnya, tindakan tegas untuk oknum lapas itu harus dipublikasikan. Sehingga masyarakat tahu pemerintah telah berupaya mengatasi masalah ini. “Umumkan kepada masyarakat. Jadi kita tahu ada yang dilakukan secara tegas oleh pemerintah. Kan aturan undang-undangnya sudah jelas. Kalau ada yang menyimpang dikenai sanksi,” paparnya. Hal senada juga disampaikan pakar hukum tata negara dari Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif, Veri Junaidi. Dia mengatakan pemerintah harus memperberat sanksi bagi oknum lapas. Alasannya, kejadian narapidana koruptor pelesiran terjadi berulang kali. “Ini persoalannya ada pada penanganan lapas. Sudah beberapa kali timbul masalah. Khusus untuk para koruptor banyak sekali masalah. Kita ingat kasus napi koruptor ada yang nonton pertandingan tenis,” jelas Veri. Dia menilai selama ini penanganan oknum lapas yang terlibat dalam kegiatan pelesiran narapidana kasus korupsi, hilang menguap begitu saja. “Selama ini hal-hal yang seperti ini hilang. Nggak jelas. Oknum-oknum yang diberi sanksi kadang cuma sebentar, nggak lama sudah diberi jabatan lagi,” terang Veri. Seperti diketahui, Setya Novanto tepergok pelesiran ke toko bangunan yang berada di Padalarang, Jawa Barat. Dalam foto yang beredar, Setnov tampak mengenakan kemeja lengan pendek. Dia memakai topi hitam dan wajahnya ditutup masker. Terlihat istri Setnov juga ikut mendampingi suaminya. Terpisah, Menko Polhukam Wiranto mengatakan, pemerintah telah memikirkan membuat suatu lapas khusus untuk koruptor, bandar narkoba dan pelaku terorisme. Salah satu wacananya adalah menggunakan pulau-pulau terpencil. “Pemerintah ingin hukum ditegakkan secara lugas dan tanpa pandang bulu. Bagi pelanggar hukum mesti diberikan sanksi yang tegas,” ujar Wiranto di Jakarta, Senin (17/6). Wacana ini, lanjut Wiranto, untuk memberikan efek jera kepada pelaku. Hal ini untuk menyiasati persoalan lapas dan rutan di Indonesia yang selama ini overkapasitas. “Kita punya pulau kalau nggak salah jumlahnya 17 ribu pulau. Yang dihuni baru 11 ribu pulau. Masih ada 6 ribu pulau nggak dihuni. Kalau di pulau kan nggak bisa cuti, nggak bisa ngelayap. Karena itu pemikiran ke sana ada,” imbuhnya. Sementara itu, Lapas Sukamiskin telah mengirimkan barang-barang pribadi milik Setnov ke Rutan Gunung Sindur. Setnov kini mendekam di Gunung Sindur akibat pelesiran ke toko bangunan mewah di Padalarang. “Semua barang-barangnya sudah dibawa ke Rutan Gunung Sindur,” ucap Kalapas Sukamiskin Tejo Harwanto. (rh/fin)
Kategori :