Andai Ratusan Simpatisan ISIS Pulang ke Indonesia

Para pejabat kontraterorisme Indonesia bersiap untuk mengizinkan ratusan pejuang ISIS yang ditangkap dan keluarga mereka untuk kembali ke tanah air mereka, dengan satu syarat penting: Mereka harus meninggalkan ideologi radikal yang mendorong mereka ke Suriah dan Irak. Penyaringan akan dilakukan di Suriah, tetapi Direktur Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Suhardi Alius, mengakui dalam sebuah wawancara dengan majalah Tempo baru-baru ini, bahwa itu tidak mudah, dan mengatakan bahwa pengaruh para wanita khususnya tidak dapat diremehkan. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperingatkan pada awal tahun ini tentang bahaya berasumsi bahwa mengembalikan para pria adalah ancaman keamanan yang lebih tinggi daripada wanita. “Wanita memainkan peran penting dalam rekrutmen dan propaganda ISIS, bahkan jika mereka tidak bertarung, mereka masih bisa menyebarkan gagasan-gagasan radikal dan mendorong orang lain untuk melakukan serangan.” Beberapa negara Barat—termasuk Prancis, Inggris, dan Belanda—telah berusaha untuk menghindari tanggung jawab atas warga negara mereka yang bergabung dengan ISIS, dan bersikeras bahwa tantangan logistik dan risiko keamanan membuat hampir tidak mungkin bagi mereka untuk memberikan bantuan. Yang lainnya, seperti Turki, Kosovo, Rusia, dan negara-negara Asia Tengah di Kazakhstan, Uzbekistan, dan Tajikistan, telah memulangkan ratusan mantan pengikut ISIS, meskipun mereka tidak begitu transparan dalam menunjukkan apa yang terjadi pada para mantan anggota ISIS tersebut setelah mereka tiba di negara mereka. Terlepas dari sekitar 200 wanita dan anak-anak Indonesia di kamp pengungsi Al Hol yang ramai di dekat perbatasan Suriah-Turki, BNPT masih belum memiliki perkiraan yang jelas tentang berapa banyak orang Indonesia di antara 1.000 militan asing yang ditahan oleh Pasukan Demokratik Suriah (SDF) saja. Lebih dari 120 teroris Indonesia telah tewas dalam konflik di seluruh Irak dan Suriah sejak tahun 2014, tetapi Direktur Institut Analisis Kebijakan Konflik (IPAC) yang berpusat di Jakarta, Sidney Jones, percaya bahwa 200 pria lain—tidak semuanya pejuang—mendekam di penjara Kurdi. Salah satu tahanan penting adalah Munawar Kholil (32 tahun), yang bertindak sebagai perekrut utama sebelum ia pergi ke Suriah seorang diri pada tahun 2012. Dia ditahan bersama dengan para pemimpin lainnya di Penjara Al-Malikiyah di daerah perbatasan Suriah, Turki, dan Irak. Kementerian Luar Negeri Indonesia tidak memiliki catatan orang Indonesia yang diadili di Irak, di mana pengadilan telah menjatuhkan hukuman mati kepada lebih dari 500 pejuang ISIS asing atau hukuman penjara berat, sering karena hanya menjadi anggota kelompok teror tersebut. Sebagian besar perempuan dan anak-anak Indonesia di kamp Al Hol berasal dari kota Baghouz, Suriah timur, tempat ISIS melakukan perlawanan terakhir terhadap SDF pimpinan Kurdi pada Maret lalu, ketika kekhalifahan ISIS runtuh dari ribuan kilometer persegi menjadi hanya sebuah kantong kecil. Para pejabat Kurdi mengatakan bahwa ancaman dari sel-sel teroris di Raqqa dan Deir ez-Zur lebih jauh ke barat laut di lembah Sungai Eufrat, akan tetap ada sampai ditemukannya solusi politik untuk konflik Suriah secara keseluruhan. Setelah menjual semua properti mereka, banyak tahanan Indonesia juga membakar paspor mereka begitu mereka tiba di Suriah, yang membuat mereka secara resmi tidak memiliki kewarganegaraan sampai pihak berwenang dapat memeriksa akta kelahiran mereka dan melacak anggota keluarga untuk memverifikasi identitas mereka. Pemerintah Indonesia telah mendirikan kantor penghubung polisi di Ankara dan Damaskus, dan meminta pihak berwenang Turki untuk memberikan penerbangan langsung ke Jakarta kepada warga Indonesia yang dideportasi, sehingga mereka tidak bisa turun di titik transit yang berbeda dan memasuki Indonesia dengan penerbangan lain tanpa terdeteksi. Laporan intelijen menunjukkan bahwa sebanyak 500 orang Indonesia mungkin masih berada di Suriah, tetapi sejumlah militan yang tidak ingin kembali ke Indonesia diyakini telah menyeberang dari Turki dan Irak ke Iran dalam perjalanan mereka ke Afghanistan untuk bergabung dengan ISIS di Khorasan (ISIS-K) yang sedang berkembang. Alius mengatakan bahwa dia tidak keberatan dengan anggota ISIS Indonesia yang dituduh melakukan tindakan teroris tertentu untuk diadili di pengadilan internasional. Adapun bagi mereka yang kembali, keamanan tetap menjadi prioritas nomor satu, mengingat fakta bahwa mantan anggota ISIS Indonesia terlibat dalam pengeboman bunuh diri di Surabaya tahun lalu, yang merenggut 28 nyawa. “Sangat penting untuk memberantas benih-benih baru (terorisme) ini,” kata Alius kepada Tempo. “Kita harus memperhatikan warga negara Indonesia, tetapi kita harus melindungi Indonesia secara keseluruhan. Jika mereka (yang kembali) dapat masuk begitu saja dan kami disusupi kembali, itu akan menjadi bencana.” Banyak orang Indonesia pulang dari Timur Tengah dengan kekecewaan dan tidak punya uang setelah tertarik oleh ilusi untuk membela kekhalifahan, namun justru disambut dengan kebrutalan dalam skala yang tidak mereka perkirakan. Sel-sel ISIS masih aktif di seluruh Indonesia. Baru bulan lalu, Densus 88 membatalkan rencana oleh jaringan ekstremis Jamaah Ansharut Daulah (JAD) untuk melakukan pengeboman bunuh diri selama demonstrasi di Jakarta yang menentang dugaan kecurangan pemilu. Kelompok-kelompok yang berafiliasi dengan ISIS—termasuk JAD—tidak dipersatukan dengan cara terstruktur, tetapi para analis mengatakan bahwa itulah yang membuat mereka lebih sulit untuk diberantas. Juga jelas bahwa serangan-serangan Surabaya dan kekerasan lainnya adalah pekerjaan para militan yang tidak pernah menginjakkan kaki di Irak atau Suriah. Para kritikus mengatakan, walau perhatian untuk saat ini berfokus pada membawa pulang orang Indonesia yang dianggap tidak berpotensi sebagai ancaman dari Timur Tengah, namun BNPT harus mengeluarkan lebih banyak dana untuk program de-radikalisasi daripada sekadar melibatkan lebih banyak tokoh agama. “Mereka harus siap mendukung orang-orang ini selama dua atau tiga tahun,” kata seorang pakar kontraterorisme. “Begitu mereka keluar dari program tersebut, mereka tidak punya uang dan tidak punya pekerjaan. Apa yang akan mereka lakukan? Mereka tidak tahu arah masa depan mereka, jadi ke mana mereka akan pergi?” (*)