Kenaikan Harga BBM Masih Terganjal

JAKARTA - Pembahasan Rancangan APBN Perubahan (RAPBNP) 2013 yang salah satunya berkaitan dengan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) antara pemerintah dan DPR diprediksi tidak berlangsung mulus. Pasalnya, sejumlah fraksi dari partai di luar pemerintahan menyatakan keberatan dengan rencana kenaikan harga BBM tersebut. Itu masih ditambah dengan sikap PKS yang memilih berseberangan dengan sikap pemerintah dan menyatakan menolak kenaikan harga BBM. Nah, tadi malam, forum setgab (sekretariat gabungan) mencoba merapatkan barisan dengan melakukan pertemuan di kediaman resmi Wakil Presiden Boediono. Pertemuan dipimpin Boediono dan diikuti para ketua umum partai-partai koalisi. Antara lain Ketum Partai Golkar Aburizal Bakrie, Ketum PAN Hatta Rajasa, Ketum PPP Suryadharma Ali, dan Ketum PKB Muhaimin Iskandar. Selain itu juga ada Ketua Harian DPP Demokrat Syarif Hasan dan Ketua Dewan Kehormatan Demokrat Amir Syamsuddin. Sejumlah pimpinan fraksi partai koalisi di DPR juga ikut hadir dalam pertemuan yang berakhir pukul 22.15 itu. Sementara PKS yang memilih berbeda pendapat dalam urusan kenaikan harga BBM, tidak ada perwakilan fraksinya yang ikut pertemuan. Presiden PKS Anis Matta sedang berada dalam kunjungan di Jawa Timur. Sekjen DPP PPP M. Romahurmuziy yang ikut dalam pertemuan mengatakan, Setgab menyatakan kompensasi kenaikan harga BBM. \"Kenaikan BBM pada APBN-P 2013, meskipun sepenuhnya domain pemerintah, mendapatkan dukungan penuh dari parpol koalisi anggota Setgab,\" kata Romahurmuziy kepada Jawa Pos (Radar Cirebon Group). Kenaikan harga BBM itu, lanjutnya, dinilai sebagai langkah terakhir penyehatan APBN. Itu mengingat prognosis (perkiraan) terlampauinya defisit fiskal 3 persen sesuai ketentuan UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. \"Kenaikan ini juga merasionalisasi harga BBM nasional yang dinilai terlalu murah,\" ujar pria yang akrab disapa Romy itu. Sebagai upaya untuk meredam dampak kenaikan BBM, kata dia, perlu disepakati bantalan berupa kompensasi. Pertemuan tadi malam kembali menyinggung empat kompensasi yang disiapkan pemerintah dan diajukan dalam RAPBNP 2013. Yakni bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM), program keluarga harapan (PKH), bantuan siswa miskin (BSM), dan raskin. Besarannya untuk BLSM adalah antara 4 hingga 5 bulan. Sementara besaran program lainnya diserahkan kepada pembahasan yang berkembang di rapat-rapat komisi, badan anggaran, dan pemerintah. Kemudian program infrastruktur dasar yang semula dirancang khusus untuk infrastruktur desa diserahkan kepada fraksi-fraksi utk menyampaikan pandangannya. \"Itu menyesuaikan kebutuhan sektor-sektor pembangunan yg bersifat produktif dan prioritas,\" kata Romy. Ketua Fraksi PKB Marwan Jakfar saat dihubungi Jawa Pos juga menyatakan, pembahasan rapat setgab fokus membahas RAPBNP 2013 dan rencana kenaikan BBM yang tidak bisa ditahan. Sebab, inflasi sudah melebihi tiga persen. \"Sebetulnya pertemuan tadi lebih kepada penekanan understanding parpol koalisi saja. Semua sudah tahu kalau kenaikan BBM kan adalah hak pemerintah,\" ujar Marwan. Menurut Marwan, kenaikan BBM akan segera dipastikan oleh pemerintah. Selain itu, asumsi ekonomi makro yang sudah dibahas di DPR juga ditegaskan kembali. \"Kita fokusnya rapat Cuma dua hal itu saja, APBN P 2013 dan kenaikan BBM,\" ujarnya. Bagaimana dengan PKS yang absen dalam pertemuan Setgab\" Marwan mengungkapkan, tidak ada pembahasan khusus terkait PKS. Termasuk posisinya dalam barisan partai koalisi pendukung pemerintah. \"Dibicarakan iya, tapi cuma buat guyonan (bercanda, red) saja, kami tidak membahas isu politik tadi,\" tandasnya. Di sisi lain, sikap berbeda yang diperlihatkan PKS mendapat respons petinggi partai koalisi. Wakil Ketua Umum Golkar Agung Laksono, seharusnya PKS bersedia menerima segala kesepakatan politik dalam setgab, termasuk rencana kenaikan harga BBM. PKS harusnya komit dengan kesepakatan politik. \"Saya berharap satu bahasa, satu kompak baik tidak dilaksanakan maupun dilaksanakan,\" jelas Agung ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan. Menurut dia, perlu ada penegakan disiplin dalam Setgab. Namun dia menyerahkan sanksi tersebut kepada ketua Setgab, yakni SBY. \"Soal sanksi saya serahkan kepada ketua setgab. Sebaiknya semua partai yang tergabung dalam setgab mustinya ya kompak. Kalau tidak, tidak ada manfaatnya kita bergabung kayak gini terus,\"ujarnya. Sementara, Hatta Rajasa justru menganggap sikap PKS tersebut hanya dinamika dalam dunia politik. Menurut dia, hal tersebut adalah biasa. \"Sudah biasa, bukan isu, bukan sesuatu yang surprised. Dinamika pembahasan menolak itu kan biasa,\" kata Hatta. (bay/fal/ken)