BNPB, BPPT, BMKG Rencanakan Hujan Buatan Jelang Puncak Kemarau

JAKARTA-Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, serta Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika bekerja sama untuk merencanakan operasi teknologi modifikasi cuaca atau hujan buatan guna mengantisipasi puncak kemarau. Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Agus Wibowo menjelaskan bahwa operasi tersebut dipilih dalam rapat koordinasi antara Ketua BNPB, ketua BMKG, serta Ketua BPPT yang diadakan Senin (22/7), berdasarkan perintah Presiden Joko Widodo. \"Berdasarkan rapat koordinasi serta perintah Presiden tentang metode penanggulangan bencana pada tanggal 15 lalu, sudah diputuskan strategi yang dilakukan adalah operasi teknologi modifikasi cuaca,\" kata Agus saat koferensi pers di Graha BNPB, Jakarta, Senin (22/7). Agus menjelaskan BNPB akan membangun dua posko di Halim dan Kupang pada kisaran Juli hingga Agustus sebagai markas koordinasi operasi tersebut. \"Jadi akan dibuat dua posko, satu di Halim untuk seluruh Jawa, dan satu lagi di Kupang untuk menangani wilayah NTT, NTB, dan Bali,\" ucap Agus. Agus mengatakan bahwa pihaknya akan bekerja sama dengan pihak TNI untuk menyediakan pesawat dalam pelaksanaan operasi. \"BNPB akan menjadi koordinator operasi, BMKG akan menganalisa serta memprediksi kemungkinan penyemaian awan, dan BPPT yang melakukan operasinya dibantu pihak TNI dalam personel dan penyediaan pesawat,\" ucap Agus. Ia menyebutkan ada dua jenis pesawat yang akan disiapkan untuk penyemaian awan. Satu pesawat akan bersiaga di masing-masing posko. \"Nanti akan disediakan 1 pesawat di Halim, dan 1 pesawat di Kupang,\" katanya. Kepala Bagian Umum Balai Besar TMC BPPT Jon Arifian pun menyebutkan jenis-jenis pesawat yang akan dikerahkan nantinya. \"Pesawat CN 295 akan dioperasikan di Halim, dan Casa C212 untuk daerah NTT dan sekitarnya, sedangkan untuk keperluan logistik akan dikirim oleh pesawat C130 Hercules,\" kata Jon. Untuk pendanaan operasi, Agus mengaku akan menggunakan dana siap pakai dari BNPB, dengan jumlah tergantung dari kebutuhan operasi. Selain itu, Agus juga menjelaskan target utama operasi adalah lokasi wilayah pertanian untuk mengantisipasi kerugian pangan. \"Jadi difokuskan ke wilayah pertanian, karena diprediksi akan mengalami kerugian sebanyak 3 triliun apabila hasil pertanian poso di seluruh Indonesia,\" ucapnya. Agus juga menjelaskan kondisi hingga Juli, ada 7 provinsi yang telah melaporkan kekeringan. Di dalamnya, 55 kabupaten atau kota telah status siaga darurat, yakni 25 kota di wilayah Jawa Timur, 12 di Jawa Tengah, 3 di NTB, 6 di NTT, 3 di Yogyakarta, dan 5 di Jawa Barat, serta 1 kota di Banten. Di sisi lain, Kepala Pusat Meteorologi Publik Fachri Radjab menyatakan kondisi kemarau tahun 2019 tidak seekstrem kondisi pada 2015. \"Kalau ditanya soal ekstrem, dibanding 2015, (kemarau) sekarang belum separah 2015 karena pada saat itu ada El Nino yang kuat,\" tutur Fachri. Fachri juga menjelaskan prediksi puncak kemarau akan terjadi di bulan Agustus hingga September, tapi tidak menutup kemungkinan bisa berlanjut ke November. (*)