CIREBON - Pengelolaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan di Kabupaten Cirebon mulai terintegrasi. Totalnya, ada 195 perusahaan. Namun baru 60 yang tergabung dalam forum CSR. Meski demikian, pengelolaan dana CSR sudah berjalan. Tahun 2018 lalu, forum CSR Kabupaten Cirebon mengelola Rp6.236.089.664. Dari nilai tersebut, 50 persennya disalurkan untuk pembangunan fisik. Plt Bupati Cirebon Drs H Imron Rosyadi MAg mengatakan, pendistribusian program dana CSR dari perusahaan harus diketahui dengan jelas oleh Pemerintah Daerah. Pasalnya, kemampuan bantuan untuk masyarakat dari dana APBD terbatas. Sehingga diharapkan, CSR mampu mengcover bantuan kepada masyarakat. Dana CSR dapat dimanfaatkan untuk pembangunan. Yang sudah terwujud dari dana CSR, salah satunya pembangunan Jembatan Cihoe di Wilayah Timur Cirebon. “Ini salah satu contoh. Kita harapkan semua perusahaan yang ada di Kabupaten Cirebon dapat masuk ke forum CSR dan distribusi program harus diketahui pemkab. Karena pembangunan tidak tidak bisa mengandalkan dari APBD,” ujar Imron, usai Penandatanganan Nota Kesepahaman Kerja Sama Antara Pemerintah Daerah dengan Forum CSR, kemarin (24/7). Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kabupaten Cirebon, Denny Supdiana menuturkan, dana CSR diharapkan dapat memberikan sumbangsih 10 persen dari total pembangunan yang ada. \"Target sumbangsih dana CSR dari total pembangunan kurang lebih 10 persen,\" terangnya. Sayangnya, kata Denny, dari 195 perusahaan yang ada, baru sekitar 60 perusahaan yang melaporkan dana CSR dan tergabung dalam Forum CSR. “Karena itu, kami akan segera meminta kepada perusahaan untuk melaporkan dana CSR. Sehingga bisa diarahkan ke hal-hal bermanfaat bagi masyarakat,” tuturnya. Di tempat yang sama, Kabid Sosial Budaya Bappelitbangda Kabupaten Cirebon, Agung Gumilang menambahkan, tahun 2018 lalu, forum CSR Kabupaten Cirebon mengelola Rp6.236.089.664,-. Dari nilai tersebut, 50 persennya disalurkan untuk pembangunan fisik seperti sarana umum, pendidikan, Ruang Terbuka Hijau (RTH), konservasi lingkungan hidup di wilayah pesisir pantai, dan pengelolaan sampah. Sedangkan untuk pemberdayaan ekonominya, 25 persen seperti pendampingan kelompok usaha mandiri, pemasaran produk UKM, dan pelatihan-pelatihan keterampilan. “Kegiatan sosial pun sama 25 persen. Seperti pembangunan atau fasilitasi sarana ibadah, pengobatan gratis, donor darah, beasiswa pendidikan untuk siswa miskin dan rutilahu,” imbuhnya. (sam)
Kategori :