CIREBON - Permasalahan debu akibat dari aktivitas bongkar muat batu bara di pelabuhan, sudah sangat mendesak untuk diselesaikan. Pihak-pihak yang telah berkomitmen terhadap standar operasional prosedur (SOP) harus benar-benar dilaksanakan. Anggota Komisi II DPRD Kota Cirebon Watid Syahriar mengatakan, dalam pelaksanaan bongkar muat batu bara masih belum sesuai. Padahal yang berwenang di pelabuhan pernah berjanji pada rapat dengar pendapat beberapa tahun lalu akan menjalankan SOP dengan benar. \"Fakta di lapangan, debu masih berterbangan di mana-mana. Ini berdampak negatif terhadap kesehatan warga sekitarnya. Di sekitar pelabuhan terdapat rumah sakit, sekolah, rutan perkantoran dan ribuan rumah warga. Ini yang patut diperhatikan Pelindo dan KSOP,\" tegasnya kepada Radar Cirebon, Kamis (15/8). Watid yang baru dilantik kembali menjadi anggota dewan periode 2019-2024 mengingatkan kembali, Pelindo dan KSOP pernah berjanji untuk memasang alat pengukur kualitas udara. Dengan begitu bisa dinilai apakah SOP sudah dijalankan komparasinya dengan alat tersebut. \"Sudah tiga tahun janji ini tinggal janji, alat monitor kualitas udara belum terpasang juga. Logikanya begini, bila mereka mengaku sudah melaksanakan SOP, kenapa tidak memasang alat itu. Saya cek harganya tidak mahal-mahal juga,\" tegasnya. Komisinya akan mengkaji untuk mengambil langkah atas inkonsistensi pengelola pelabuhan. \"Kita ada tahapannya, bisa juga kita kerjasama dengan Kementrian Lingkungan Hidup Kehutanan untuk melakukan monitoring udara di pelabuhan,\" pungkasnya. (gus)
Kategori :