CIREBON - Rencana pelaksanaan mutasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon makin tak jelas. Tanpa kepastian. Kondisi ini menjadi keprihatinan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon, Drs Abraham Mohamad MSi.
Dia mempertanyakan kenapa mutasi selalu mundur sejak Januari hingga minggu kedua Februari 2020. Jangan sampai, ada mutasi muatan politis.
\"Sebetulnya ada bergaining apa sih ini. Harus transparan dong mutasi. Atau jangan-jangan molornya mutasi ini lantaran tersandera mantan bupati yang dulu,\" kata Abraham kepada Radar Cirebon, Kamis (13/2).
Menurutnya, jika pemerintahan ingin tertib administrasi, seyogyanya mutasi dan rotasi dilakukan di akhir tahun dan awal tahun. Sehingga, mereka bisa menunjukkan pertanggungjawabannya secara utuh.
\"Ini juga untuk mengukur keberhasilan secara akuntabel dan integritas pejabat yang bersangkutan,\" terangnya.
Dia menjelaskan, dampak dari molornya mutasi dan rotasi ini, sangat berpengaruh jelas secara psikologis bagi ASN. Yang membuat kinerja ASN malas.
\"Kita bicara profesional dan proporsional. Ini auto kritik buat pak bupati. Sebab, jika dilihat sesungguhnya masyarakat masih belum percaya 90 persen kepada pemerintahan yang sekarang,\" jelasnya.
Sementara itu, Bupati Cirebon Drs H Imron MAg membenarkan, rencana mutasi di awal bulan gagal digelar. Sebab, rekomendasi KASN belum turun. \"Jadi bukan bikin bingung, melainkan lebih berhati-hati,\" ujar Imron.
Menurutnya, meskipun hasil open bidding sudah ada, tapi pelaksanaan mutasi pun akan digabung dengan eselon III dan IV, setelah izin dari KASN turun.
\"Kalau digelar secara terpisah, nanti justru ada pertanyaan. Kenapa sering mutasi? Mengingat banyak isu di luar bahwa mutasi masih dikendalikan mantan Bupati Cirebon Sunjaya,\" tuturnya.
Akhirnya, kata Imron, untuk menghindari opini publik, dia memilih pelaksanaan mutasi akan digabung. Apalagi komisi 1 sudah menyikapi. \"Artinya, saya memilih untuk semakin hati- hati,\" imbuhnya.
Terpisah, Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Cirebon, Anton Maulana ST mengatakan, mundurnya pelaksanaan mutasi berdampak pada penyerapan anggaran di SKPD.
\"Jadi wajar kalau publik menagih janji mutasi. Jangan sampai molornya mutasi berpengaruh kepada lambatnya penyerapan anggaran,\" tegasnya.
Baginya, mutasi sangat penting, karena saat ini banyak kepala OPD yang merangkap sebagai Plt di beberapa OPD lainnya. Justru dengan posisi saat ini, akan membingungkan kinerja OPD dalam mengambil kebijakan.
\"Lebih cepat lebih baik. Kalau diundur terus, nanti molor lagi kegiatannya seperti tahun kemarin. Tolonglah jangan terus mengulang kesalahan yang sama,\" pungkasnya. (sam)