CIREBON - Menyikapi kebijakan Gubernur Jawa Barat (Jabar) terkait sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) gratis untuk SMA dan SMK negeri, Anggota DPRD Kota Cirebon Agung Supirno akan mengawal dan mengawasi. Hal tersebut ditegaskannya pada reses masa persidangan I Tahun 2020 di Kelurahan Kalijaga Kecamatan Harjamukti, Selasa (25/2).
Agung menyampaikan, agar tidak terjadi lagi siswa yang telah lulus tapi tidak bisa mengambil ijazahnya. Hanya karena belum membayar SPP.
\"Iya, tadi dari warga ada yang menyampaikan anaknya, sebentar lagi ujian kelulusan tapi belum bisa membayar SPP di sebuah SMA negeri. Dia khawatir ijazahnya ditahan karena hal tersebut,\" ujar Agung, usai kegiatan reses kepada Radar Cirebon.
Politisi Golkar dari Dapil Ii Harjamukti ini berjanji, akan lebih intensif membuka aspirasi dan keluhan warga terkait layanan pendidikan. Diharapkannya tidak ada lagi sekolah negeri, dengan alasan siswanya belum membayar SPP, ijazahnya ditahan.
\"Demikian juga dengan swasta, pemerintah sudah mengalokasikan dana BPMU (Bantuan Pendidikan Menengah Universal),\" cetusnya.
Aspirasi lainnya datang dari seorang warga bernama Kamisa (55). Keluhannya mengenai kondisi jalan di sebelah Kecamatan Harjamukti. Karena kondisi aspalnya sudah rusak. Yang mengherankan hanya tinggal beberapa meter saja tidak dibeton, padahal yang lainnya sudah.
Menanggapi hal itu, Agung segera berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (DPUPR) untuk segera meminta perbaikan jalan tersebut. Dia menegaskan tidak ada alasan kepada dinas untuk menunda perbaikan.
\"Segera kita sampaikan ke dinas terkait, dan harus ada penanganan secepatnya,\" tandasnya. (kri)