CIREBON – Keberadaan embung di Desa Sarwadadi belum maksimal, khususnya saat musim kemarau. Sebab, daya tampungnya hanya 125 ribu meter kubik. Dari 102 hektar sawah, hanya 60 hektar lebih bisa terpenuhi.
Kuwu Desa Sarwodadi, H Carsim mengatakan, tidak sedikit keluhan petani mengenai embung di Desa Sarwadadi saat musim kemarau. Namun pihaknya tidak ingin dibebani soal kebutuhan anggaran. Yang terpenting, keberadaan embung bisa maksimal, agar mampu memenuhi kebutuhan air untuk pengairan sawah para petani.
\"Kita hanya minta, agar keberadaan embung ini bisa maksimal. Kebutuhan air tercukupi. Simple saja. Sebab, dari 102 hektar sawah, hanya 60 ha sawah yang dapat terairi,\" kata dia saat menerima kunjungan kerja rombongan komisi II DPRD Kabupaten Cirebon di balai desa, kemarin (26/2).
Artinya, keberadaan embung belum mampu manjawab kebutuhan air di Desa Sarwadadi. Bahkan, perangkat desa yang diberi tugas untuk mengatur tata gilir air, mendapat bnyak tuntutan dri masyarakat luar. Seperti dri wilayah Kerandon, Sampiran, Cirebon Girang.
“Kita angkat tangan. Jangan kan untuk desa lain, desa kita sendiri belum tercaver. Jangankan mengaliri sawah untuk desa tetangga, desa sendiri saja masih kurang,” jelasnya.
Dia berharap, ada solusi yang diberikan DPRD dan BBWSSCC usai pertemuan di balai Desa Sarwadadi. Sementara itu, Sekretaris Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon H Khanafi menyampaikan, embung di Desa Sarwadadi itu terjadi kebocoran sejak tahun 2010. Yang menyebabkan lahan pertanian di sekitar lokasi embung berada tidak dapat teraliri hingga mengharuskan hasil panen kurang maksimal.
“Ditambah, ada laporan dari warga jika pelaksanaan proyek tahun 2019 yang menghabiskan anggaran Rp4,7 miliar belum dirasa maksimal dan hasilnya kurang memuaskan.
Sebab, di sekitaran embung Sarwadadi yang telah diperbaiki itu mengalami insiden tanah longsor yang menyebabkan kebocoran embung semakin besar,” ucapnya.
Dia menyampaikan, dari hasil rapat dengan BBWSCC dan pemerintah desa, BBWSCC siap memperbaiki tanah yang longsor di embung tersebut. Namun, untuk memperbaiki embung dan memaksimalkan kebutuhan air, dibutuhkan anggaran Rp18 miliar. Sementara yang baru dilaksanakan baru Rp4,7 miliar.
\"Kendala yang dialami oleh embung ini yakni kebocoran di pintu keluar sehingga tidak maksimal dalam mengaliri kemudian suplay air dari atas saat musim kemarau kurang maksimal karena harus ada izin dengan kabupaten tetangga yakni Kuningan,\" bebernya.
Politisi Partai Golkar itu menuturkan, menginginkan keberadaan embung tersebut bisa memberikan dampak positif di desa-desa tetangga untuk mengaliri lahan pertanian hingga Desa kecomberan dan Cempaka.
\"Dari kajian yang dilaporkan embung ini bisa menampung 125 ribu kubik air akan tetapi hanya bisa mengaliri lahan pertanian beberapa hektare saja,\" paparnya.
Dia menambahkan, untuk memenuhinya kebutuhan air juga, pihaknya akan melakukan kerjasama dengan komisi III DPRD, agar ada bantuan untuk rehab lanjutan. (sam)