MAJALENGKA - Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan H Gatot Sulaeman AP MSi menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Kebudayaan tahun 2020 yang diselenggarakan Direkorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan Kebudayaan, di Hotel Grand Sahid Jakarta akhir Februari lalu. Agenda tersebut dihadiri perwakilan 373 kabupaten/kota seluruh Indonesia yang telah menyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD).
Agenda tersebut dilaksanakan untuk kembali menyinergikan pengambil kebijakan pemerintah pusat dan daerah, serta membentuk keterlibatan program prioritas yang diusung Direktorat Jenderal Kebudayaan.
Gatot Sulaeman mengatakan, dalam kegiatan tersebut disepakati beberapa hal yang menjadi rujukan kerja pemerintah daerah dalam hal pariwisata dan kebudayaan. Di antaranya usulan program yang sudah dibahas di sidang komisi, dikolaborasikan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kemudian usulan tahun 2021 yang dibahas di sidang komisi, dimasukkan ke dalam perencanaan Bappeda.
\"Kami juga menyepakati penerbitan surat edaran untuk penyampaian informasi penetapan cagar budaya kabupaten kepada pemerintah pusat,\" terang Gatot.
Kesepakatan lainnya yakni seluruh pemerintah baik pusat sampai kabupaten akan membentuk tim cagar budaya di tahun 2021, sekaligus menggelar sertifikasi tim cagar budaya. Kemudian membahas kewenangan Pemda terkait film dan kepercayaan bersama instansi terkait. Terakhir, menyepakati untuk memajukan kebudayaan melalui partisipasi aktif dalam implementasi kegiatan prioritas nasional.
Dalam agenda rakornas, Kabupaten Majalengka juga mengusulkan beberapa program. Beberapa yang diusulkan yakni sertifikasi ahli cagar budaya, dimana saat ini Majalengka baru memiliki 2 ahli cagar budaya dari 5 orang yang diperlukan dalam TACB. Majalengka juga mengusulkan program Indonesianaz pogram Indonesiana Film, program seniman masuk sekolah, ikut serta dalam Pekan Kebudayaan Daerah dan Pekan Kebudayaan Nasional, dan program belajar bersama maestro.
\"Hal-hal lain akan ditindaklanjuti bersama Disparbud Jabar dan kabupaten serta kota se Jabar. Intinya, beberapa usulan untuk 2020 dan 2021 harus ada sinergitas antara daerah dengan pusat, khususnya sharing pendanaan dan sdm,\" pungkasnya.
Sementara Direktur Jenderal Kebudayaan, Hilmar Farid mengatakan target dari Rakornas Bidang Kebudayaan salah satunya menyusun rencana-rencana yang komplet untuk dieksekusi dan diukur hasilnya. Seusai rakor diharapkan baik pemerintah pusat maupun daerah sama-sama bekerja dan bergotong royong demi memajukan kebudayaan.
“Walaupun dengan anggaran terbatas, peserta yang hadir tetap melaksanakan PPKD. Mereka sungguh-sungguh ingin bekerja,” ujar Hilmar Farid.
Sedangkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim menekankan tiga hal, yakni perampingan struktur organisasi, peningkatan anggaran, dan perubahan paradigma budaya.
“Kita ingin budaya lebih ofensif, tidak hanya menunjukan keberagaman namun juga dapat tampil di panggung dunia. Jadi diplomasi budaya menjadi prioritas ke depan, paling tidak 2021 kita maju di panggung dunia,” ujar Mendikbud.
Secara keseluruhan, Rakornas Bidang Kebudayaan diikuti 1.083 peserta dari 34 provinsi, asosiasi, kementerian, dan berbagai lembaga lainnya. Proses kegiatan terbagi ke sejumlah komisi yang dikelompokkan berdasarkan pembagian wilayah di Indonesia dan juga asosiasi-asosiasi yang terlibat dalam bidang kebudayaan. (iim)