Nina tidak bisa memberitahukan data pasien lebih banyak atas perintah Kemenkes RI dan ketiga pasien itu sedang dalam penanganan medis. “Kami hanya bisa menyatakan bahwa memang kami sekarang memeriksa atau melayani pasien perawatan dalam pengawasan. Untuk informasi selanjutnya kami serahkan kepada Kementerian Kesehatan,” katanya.
Ditambahkannya, dari tiga pasien baru tersebut, dua di antaranya sudah dalam kondisi baik dan satu lainnya masih dalam proses terapi. Sebelumnya, RSHS Bandung telah mengobservasi lima pasien dengan status pengawasan virus corona di RIIKK. Semua pasien tersebut sudah pulang ke rumah masing-masing karena dinyatakan negatif Covid-19 setelah melalui hasil uji laboratorium.
Sementara itu, data statistik worldometers, laman penyedia informasi statistik independen yang telah menjadi rujukan berbagai lembaga dunia, per Jumat (6/3) menunjukkan angka 100.704 jiwa dilaporkan positif tertular virus dan jumlah korban tewas mencapai 3.406 jiwa.
Akibat jumlah pasien dan korban jiwa yang terlampau banyak, masyarakat Indonesia, khusunya di berbagai negara dilanda ketakutan dan kepanikan masal. Tidak hanya itu, wabah juga sempat memicu aksi kekerasan dan intimidasi berbasis rasial terhadap warga asal China dan negara di Asia Timur lainnya.
3,3 TRILIUN UNTUK PEMDA
Pemerintah pusat akan menggelontorkan dana sebesar Rp3,3 triliun untuk pemerintah daerah (pemda). Dana itu untuk mengganti pendapatan daerah yang hilang akibat mewabahnya virus corona lantaran memukul industri pariwisata.
Di tengah lesunya sektor pariwisata pemerintah tak menarik pajak untuk hotel dan restoran selama enam bulan ke depan. Karenanya, pemerintah mengucurkan dana Rp3,3 triliun untuk pemda sebagai pengganti pendapatan daerah yang hilang.
“Kalau pajak restoran dan hotel tidak ditarik, maka pemda kan ada potensi kehilangan pendapatan sebesar Rp3,3 triliun. Nah ini yang diganti oleh pemerintah,” kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta kemarin (6/3).
Agar tak menabrak undang-undang, akan diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Selanjutnya, kata dia, bantuan tersebut akan diberikan dalam waktu dekat ini. “Ini diberlakukan nanti dengan PMK. Ini kan temporary,” ujar dia.
Dengan bantuan itu, harapan menteri, tak ada ancaman PHK di industri pariwisata. “Makanya pemerintah memberikan saluran keleluasaan untuk pembayaran pajak perhotelan dan restoran, sehingga diharapkan dari situ ada cashflow tambahan untuk menahan PHK,” tutur dia.
Sementara itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Wishnutama Kusbandio mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan pemda terkait pembebasan pajak bagi hotel dan restoran selama enam bulan. “Ya nanti langsung diimplementasi. Kita juga berkoordinasi terus dengan pemerintah daerah,” kata dia.
Sejauh ini, kata Wishnutama, pemda sangat mendukung langkah pemerintah pusat untuk membebaskan pajak hotel dan restoran. Untuk itu, dia yakin kebijakan ini dapat dijalankan. “Pemda sangat supportif, sangat mendukung dengan adanya ini. Contohnya dengan Gubernur Bali, Pak Koster. Saya mendiskusikan progresnya, ingin tahu,” ucap dia.
Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran sebelumnya menuturkan sejak penyebaran virus corona di dunia, dan telah masuk ke Indonesia, terjadi penurunan okupansi yang signifikan. “Dua hari ini sudah kelihatan. Sudah babak belur,” kata Maulana ketika ditemui awak media dalam Rapat Kerja Kementerian Perdagangan di Hotel Borobudur Jakarta, Kamis (5/3).
Dia mengungkapan, penurunan drastis sejak dua WNI yang dinyatakan positif virus mematikan ini. Sampai saat ini, virus corona telah menewaskan lebih dari 3.200 dari seluruh dunia. “Memang kalau di sektor pariwisata saat ini, kejadian begitu ada masuk ke fase kedua, itu ada cancel, cancel, cancel. Okupansi langsung drop semuanya. Karena kan ini masalah pasar domestik,” ungkap dia.
Dia mencatat, tingkat okupansi hotel dalam serangan virus corona ini hanya mencapai 20 persen. Sementara, normalnya pada low season okupansi hotel mencapai 40 persen. “Corona ini cukup besar pengaruhnya, drop drastis sampai ke level 20 persen (okupansi). Ini berdampak sampai ke luar Jawa,” kata dia. (tim/din/fin/ful)