KUNINGAN - Adanya Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) kepada warga miskin sebagai kompensasi harga BBM naik, bagi para kepala desa ibarat pedang bermata dua. Satu sisi akan membantu warga miskin, namun disisi lain akan menimbulkan masalah baru. Sebab, tidak semua warga miskin akan mendapat bantuan tersebut.
“Saya senang mendengar adanya BLSM tapi juga was-was kalau semua warga miskin tidak terbagi. Yang mengetahui jumlah warga miskin bukan BPS tapi kami yang ada di desa,” ucap Kades Ciniru Din Syamsudin, kemarin (19/6) di kantornya.
Dikatakan Din Syamsudin, kalau semua warga miskin diberikan jatah BLSM pihak desa bersyukur, namun pas tidak terbagi bagaimana? Kalau mereka mengetahui tidak terpilih penerima BLSM pasti marah dan yang menjadi sasaranya pastinya kepala dusun dan kades, bukan BPS.
Warga bisa saja menuduh yang lain-lain, padahal, selama ini pendataan dilakukan oleh pihak BPS. Agar tidak menjadi masalah pihak BPS harus koordinasi dengan desa jangan seperti sekarang tidak ada koordinasi.
“Pokoknya bingung menghadapi nanti bulan Juli. Mudah-mudahan warga miskin yang tidak kebagian bisa sadar dan memaklumi,” ujarnya.
Diterangkan, selama ini saja jumlah warga miskin di Desa Ciniru yang didata BPS terus berkurang, padahal jumlahnya lebih dari 200 orang. Sebagai gambaran penerima raskin tahun ini hanya 42 KK, tahun sebelumnya 192 KK.
Agar tidak terjadi gejolak, jatah yang 42 KK itu dibagi rata kepada 192. Meski banyak yang protes tapi keputusan ini yang terbaik dari pada bergejolak. Yang menjadi pertanyaan apa bisa BLSM dilakukan seperti raskin? Padahal, dalam aturan penerima bantuan jangan dibagi dua ataupun bagi rata.
Terpisah, Kades Taraju Kecamatan Nusaherang Ondjot Suarja juga mengaku bingung. Hingga saat ini ia belum ada informasi mengenai bantuan tersebut. Apa penerima mengacu pada penerima raskin, apa menggunakan data yang baru.
“Kalau boleh disebutkan penerima raskin 289 itu hanya sebagian warga miskin. Kenyataan di lapangan ada tiga kali lipat jadi raskin yang ada dibagi rata-rata. Kalau nanti dapat BLSM apa bisa dibagi rata? Kalau tidak bagaimana warga yang tidak terpilih pasti banyak yang kecewa. Ini yang membuat kami bingung,” tandas kades yang baru dilantik Jumat pekan lalu itu.
Ia dan perangkat desa berancana akan melakukan pertemuan kalau sudah ditentukan jumlah KK. Dengan cara musyawarah mudah-mudahan bisa diambil solusi yang tepat.
“Saya yakin yang pusing seperti ini bukan hanya saya tapi semua desa. Bantuan seperti ini bukan banyak menimbulkan masalah dari pada menyenangkan warga miskin,” jelasnya.
BLSM akan digulirakan pada bulan Juli kepada 15,5 juta warga miskin di Indonesia. Bantuan dana yang akan diberikan Rp150 ribu/KK untuk empat bulan kedepan.(mus)