CIREBON – Progam bantuan sosial (bansos) kerap kali dikeluhkan masyarakat miskin. Pasalnya, penyaluran bantuan tersebut masih semrawut. Tidak sedikit yang salah sasaran. Keluhan itu pun kembali disampaikan melalui wakil rakyat. DPRD Kabupaten Cirebon mencoba meramu sinkronisasi data, melalui single data sistem.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Rudiana SE mengaku, permasalahan penyaluran bansos, baik program bantuan pangan nontunai (BPNT) maupun program keluarga harapan (PKH), selalu mengemuka di lapangan saat reses.
“Mereka banyak mengeluhkan soal penerimaan yang kadangkala kurang. Ada yang harusnya layak menerima, tapi tidak dapat dan sebaliknya,\" ujar Rudiana, Selasa (10/3).
Untuk menuntaskan itu semua, kata Rudiana, pihaknya sedang merancang perda tentang single data system (SDS). Dengan SDS itu, pemerintah daerah akan punya data riil, tidak semrawut karena banyak yang tidak tepat sasaran.
“Mayoritas masyarakat juga mengeluhkan program KIS yang banyak dinonaktifkan. Juga SKTM yang tidak lagi bisa digunakan, PKH, Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan bantuan rumah tak layak huni (Rutilahu),” paparnya.
Dia menjelaskan, perda single data system itu merupakan payung hukum integrasi data yang menaungi beberapa OPD terkait, agar jelas tanggung jawabnya. Tujuannya, agar ke depan tidak saling lempar tanggung jawab.
“Ketika jumlah warga miskin diketahui secara pasti, maka penganggaran yang dilakukan DPRD pun akan lebih akurat mengcover BPJS PBI daerah,” kata politisi PDI Perjuangan itu.
Dia mengaku, selama ini DPRD dibuat bingung karena tidak adanya data akurat. Makanya, sekarang data itu harus by name by address, harus jelas dan ada SK-nya. Pihaknya berharap, Puskesos cepat melakukan verfal data.
Sebab, sebelumnya data di Kemensos RI pada 2019, ternyata Kabupaten Cirebon tidak pernah meng-update data berdasarkan basic data terpadu (BDT). Sehingga, Kemensos RI pun menyangka kebutuhan untuk daerah ini sedikit, makanya banyak yang dicoret.
Senada disampaikan Wakil Ketua DPRD lainnya, Teguh Rusiana Merdeka. Dia mengatakan, selama reses banyak mendapat keluhan soal BPJS Kesehatan dan PKH dari konstituennya yang ada di daerah pemilihan (Dapil) V.
\"Selain soal bantuan sosial berupa jaminan kesehatan, BPNT, hingga PKH, saya juga mendapat aspirasi dari masyarakat tentang penanganan sampah dan masalah irigasi yang harus dilakukan segera,\" singkatnya. (sam)