CIREBON - DPRD Kabupaten Cirebon menilai, pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) masih bermasalah. Berbagai kritikan pun disampaikan delapan fraksi di DPRD. Melalui rapat paripurna tentang pandangan umum DPRD terhadap 4 raperda berikut pendapat bupati terhadap dua raperda inisiatif DPRD, kemarin (11/3).
Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Cirebon Abdurrohman menyampaikan, terkait pengelolaan barang milik daerah ini, pihaknya mengusulkan harus ada langkah cepat dan tepat untuk menginventarisir aset daerah yang sudah tidak difungsikan.
Kemudian terintegrasi melalui pelaksanaan pembuatan gudang (penampungan) aset daerah yang sudah terbaharui, serta menunjuk juga pelaksana tugas atau pegawai yang bertangungjawab dalam penanganan aset daerah tersebut.
\"Kemudian pelaksana tugas itu diberi reward agar prinsip tangungjawab dan tugasnya berbanding lurus dengan prinsip kesejahteraan,\" jelas Abdurrohman yang juga Komandan Banser itu.
Senada disampaikan Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD, Sofwan ST. Dia mengatakan, raperda pengelolaan barang milik daerah adalah unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien.
Sebab, aset daerah merupakan sumber daya yang memiliki potensi ekonomi bagi pemerintah. \"Oleh karena itu, pemerintah daerah harus mampu dan mengelola aset daerah agar bisa menciptakan aset yang bermanfaat,\" terangnya.
Dalam kesempatan itu juga, pihaknya mempertanyakan pengelolaan barang milik daerah tersebut. Menurutnya, apakah sudah menginventarisasi semua jenis barang milik daerah? Kemudian berapa banyak yang masih berfungsi serta berapa banyak yang sudah tidak dapat difungsikan.
\"Selanjutnya apakah dalam pemanfaatan barang milik daerah ini sudah sesuai dengan peruntukannya? Mohon jawaban,\" tegas pria yang akrab disapa Opang itu.
Kritikan juga disampaikan perwakilan Fraksi PKS DPRD Kabupaten Cirebon, Nur Kholis. Menurutnya, pengelolaan barang miliki daerah sangat berkaitan dengan keuangan daerah.
\"Kami memandang ada beberapa masalah terkait dengan pengelolaan barang milik daerah, seperti tidak akuratnya penilaian aset daerah dan ketidakdisiplinan perangkat daerah, sehingga menyebabkan tidak optimalnya pemanfaatan barang milik daerah untuk menghasilkan pendapatan daerah,\" imbuhnya.
Menyikapi hal itu, pihaknya juga mempertanyakan upaya apa yang akan dilakukan pemerintah daerah dalam meminimalisir kemungkinan terjadinya kerugian daerah.
Selain itu, tambah dia, barang milik daerah cukup banyak sehingga membutuhkan sebuah sistem pengelolaan terpadu berbasis IT. \"Kami belum menemukan dalam Raperda ini, rencana Pemda mengadakan sistem pengelolaan barang daerah yang berbasis IT,\" pungkasnya. (sam)