KUNINGAN – Sejumlah pejabat tinggi di lingkup Pemkab Kuningan, saat ini tengah mengikuti tahapan seleksi lelang jabatan (open bidding) untuk 11 posisi yang kosong. Wakil Bupati M Ridho Suganda SH MSi, beberapa waktu lalu telah meminta agar skor hasil penilaian seleksi ini diumumkan secara terbuka ke publik.
Hal itu mendapat dukungan dari salah satu pemerhati politik dan pemerintahan Kuningan, Rudi Idham Malik. Rudi yang merupakan Ketua LSM Gerakan Rakyat Marjinal (Geram), menyatakan skor hasil seleksi open bidding memang harus terbuka agar seluruh tahapan berjalan fair.
“Terkait proses open bidding yang sedang dilaksanakan, saya sepakat atas pernyataan wabup yang harus dibuka ke publik terkait hasil nilai para peserta. Jika ini dilakukan, semua pasti berjalan fair, penilaian dari masyarakat pun aman,” kata Rudi, kemarin (12/3).
Hal ini, kata Rudi, agar masyarakat dan semua pihak, termasuk para peserta yang terlibat di dalamnya menerima seluruh proses tahapan open bidding yang dilakukan panitia seleksi (pansel). Ditambah lagi tidak akan ada lagi kecurigaan dari publik bahwa diduga sudah disiapkan putra mahkota sebelum open bidding dilakukan.
“Ini supaya publik ada rasa percaya bahwa tidak ada yang namanya putra mahkota, semua berjalan sesuai yang semestinya. Saya percaya kepada pansel, semua peroses sudah sesuai mekanisme yang ada,” katanya.
Selanjutnya, Rudi berharap dari proses open bidding tersebut akan menghasilkan pejabat-pejabat Kuningan yang betul-betul kompeten di bidangnya, sehingga dalam menjalankan tugas tidak semata-mata atas perintah pimpinan, malainkan juga bisa berinovasi sesuai dengan kompetensi keilmuan yang dimiliki.
“Saya berharap open bidding ini benar-benar menghasilkan pejabat-pejabat Kuningan yang berkompeten sesuai keilmuannya. Adapun nanti hasil seleksi ada calon tiga besar yang mungkin akan dipilih oleh user, dalam hal ini bupati, saya berharap ketiga besar itu user memilih sesuai nilai yang tertinggi dari yang tiga besar yang lolos tes open bidding tersebut,” harapnya lagi.
Rudi menginginkan pansel bekerja dengan hati-hati, karena jika saja ada tahapan yang dilakukan tidak sesuai aturan, terlebih jika skor akhir dari penilaian peserta tidak diumumkan ke publik, ia khawatir hal itu justru akan menimbulkan kerawanan, lebih menjurus kepada gugatan.
Sebagaimana diberitakan koran ini beberapa waktu lalu, sikap tegas ditunjukkan Wabup HM Ridho Suganda SH MSi terkait pelaksanaan seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama yang sedang berlangsung. Wabup yang akrab dipanggil Edo itu meminta agar Panitia Seleksi JPT mengumumkan kepada publik perolehan nilai yang diraih para peserta seleksi terbuka.
Wabup mendesak kepada tim pansel untuk tidak ragu-ragu mengumumkan skor hasil tes seleksi terbuka kepada publik. Pengumuman skor ini sangat diperlukan guna menghindari tudingan jika seleksi terbuka ini tidak fair.
“Saya sangat menginginkan hasil atau skor yang diraih peserta seleksi terbuka diumumkan setelah nilai semua peserta terkumpul. Jika nilainya diumumkan, peserta akan tahu apakah masuk tiga besar atau malah tidak. Saya kira pengumuman nilai hasil seleksi ke publik bukan hal tabu. Lha wong hasil tes CPNS saja bisa langsung dilihat oleh peserta begitu selesai melaksanakan tesnya. Kenapa untuk seleksi terbuka JPT tidak bisa? Pandangan ini yang harus diubah,” tegas Edo.
Wabup juga menyatakan, setelah posisi tiga besar diumumkan, maka kewenangan untuk menentukan siapa yang dipilih menjadi kepala SKPD yang dilelang, sepenuhnya kewenangan pimpinan. Kecuali untuk posisi sekretaris DPRD, harus mendapat persetujuan dari pimpinan dewan.
“Kalau sudah masuk tiga besar, itu sudah masuk kawasan politis di mana kewenangannya ada di pak bupati. Siapa yang akhirnya dipilih, ya itu hak pak bupati. Yang penting proses tahapan seleksi terbuka berjalan fair dan menghasilkan pimpinan yang berkualitas dan kapabel di bidangnya,” tandas wabup. (muh)