Demokrat Persilakan Partai Lain Klaim BLSM

JAKARTA - Partai Demokrat tak khawatir program kompensasi atas naiknya harga BBM, yakni bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM), bakal diklaim partai lain. Ketua DPP PD Sutan Bhatoegana tetap optimistis respons positif rakyat akan tetap diberikan kepada SBY dan partainya. \"Kalau semua ingin merasa berjasa, saya kira nggak apa-apa, biar saja. Tapi, dampak positif itu datang dengan sendirinya,\" ujar Sutan saat dihubungi kemarin (24/6). Dia menyatakan, sebagai partai politik, wajar jika kemudian ada yang berusaha mengambil kesempatan dan kesempitan untuk meraih citra positif di depan masyarakat. Hanya, Sutan mengingatkan, masyarakat saat ini sudah bisa membedakan dengan baik, partai yang hanya mengaku-ngaku dan partai yang benar-benar berpikir untuk kepentingan rakyat. \"Karenanya, yang selalu menjadi fokus perhatian kami adalah meyakinkan bahwa Demokrat tetap memegang komitmen untuk selalu lebih mementingkan kepentingan orang banyak ketimbang kepentingan kelompok,\" paparnya. Hal tersebut, lanjut dia, telah terbukti dengan keputusan partainya turut mendukung rencana pemerintah menaikkan BBM beberapa waktu lalu. Menurut dia, meski berat karena tidak populis, keputusan kenaikan harga BBM tetap harus didukung demi penyelamatan keuangan negara. \"Kami bukan partai yang hanya mau manisnya, tapi tidak mau pahitnya,\" ucap Sutan. Sebagai kebijakan turunan dari keputusan menaikkan harga BBM, program BLSM diprediksi akan bisa sangat efektif mengatrol suara partai. Itu setidaknya tergambar dari hasil riset Lingkaran Survei Indonesia (LSI) pimpinan Denny JA. Di situ diungkap bahwa mayoritas publik (58,92 persen) setuju dengan pemberian uang tunai Rp 150 ribu kepada warga miskin. Berdasar survei itu pulalah, saat ini SBY dan Demokrat dianggap paling berjasa terhadap keberadaan program seperti halnya BLT pada 2008 tersebut. Terpisah, Wakil Ketua DPR yang juga politikus PDI Perjuangan Pramono Anung mengatakan, keterlibatan sejumlah menteri dalam pembagian BLSM menunjukkan adanya kepentingan politik. Bahkan, itu dibagikan oleh menteri yang tidak ada kaitannya. \"Sekelompok orang, terutama menteri-menteri yang juga calon anggota legislatif, memanfaatkan itu untuk kampanye. Apa yang kita curigai selama ini terbukti,\" kata Pramono di kompleks parlemen kemarin. Dia mempertanyakan, jika BLSM murni diberikan sebagai kompensasi kenaikan harga BBM, mengapa harus dilakukan dengan seremonial. Bahkan, menteri datang dan masyarakat harus menunggu berjam-jam. \"Itu menunjukkan apa yang kami khawatirkan telah terjadi,\" ujar Pramono. Sebelumnya PDIP sebagai salah satu partai yang menolak kenaikan harga BBM menyatakan menolak pemberian BLSM. Alasannya, pemberian kompensasi uang tunai itu rawan dimanfaatkan untuk kepentingan politik tertentu. Selain itu, berdasar laporan yang masuk, banyak masyarakat miskin yang tidak menerima BLSM. \"Itu banyak sekali,\" katanya. Malah ada masyarakat yang menerima BLSM untuk membayar utang. \"Pemerintah belum bisa mengontrol dengan baik kenaikan harga kebutuhan pokok masyarakat,\" sambungnya. (dyn/fal/c10/fat)