WACANA Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerapkan status darurat sipil terkait penanggulangan wabah virus corona (Covid-19) mendapat penolak sejumlah kalangan. Salah satunya dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM).
Komnas HAM menyatakan dengan tegas, menolak wacana kebijakan darurat sipil. Karena saat ini yang dibutuhkan Indonesia adalah darurat kesehatan nasional.
\"Intinya, yang dibutuhkan adalah status darurat kesehatan nasional, bukan darurat sipil. Soalnya, darurat sipil berorientasi pada penertiban, bukan pada peningkatan fungsi layanan kesehatan,\" kata Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam, dalam keterangan pers tertulis, Senin (30/3).
Baca juga:
Komnas HAM Tolak Penanggulangan Covid-19 dengan Kebijakan Darurat Sipil, Ini Alasannya
Jokowi Minta Pembatasan Sosial Berskala Besar hingga Darurat Sipil, Begini Pernyataan Lengkapnya
Selain Komnas HAM, penolakan wacana kebijakan darurat sipil juga datang dari warganet. Bahkan #TolakDaruratSipil menjadi trending di Twitter.
Pada pukul 04.09 WIB, #TolakDaruratSipil sudah mencapai 79 ribu Tweet. Angka tersebut kedua setelah #CoronaVirusTruth yang mencapai 177 ribu Tweet.
Terkait rencana penanggulangan Covid-19 dengan kebijakan darurat sipil juga mendapat tanggapan Dipo Alam. Mantan Sekretaris Kabinet Indonesia Bersatu II era Susilo Bambang Yudhoyono itu setuju dengan Komnas HAM.
\"Saya setuju dengan pendapat Ketua Komnas HAM \'Status Darurat Kesehatan Rakyat.\' Itu lebih penting! Jangan \'Darurat Sipil\' yang \'satu itu\' spt pengalaman dulu, pake \'Kopkamtib dan intel segala utk \'penertiban\' apa?,\" cuitnya. (hsn)