Konflik Internal Dewan Memalukan

Wakil Rakyat Dinilai Tak Bisa Jaga Toleransi KUNINGAN - Munculnya konflik di internal lembaga legislatif, mendapat reaksi dari sejumlah kalangan. Rata-rata mereka menyatakan prihatin atas terjadinya konflik tersebut. Bagi mereka, konflik tersebut sangat memalukan. Seperti yang dikatakan salahseorang pemerhati sosial politik, Sujono. Dia mengatakan, hal itu sangat memprihatinkan. Menurutnya, dewan sudah tidak bisa menjaga toleransi di antara sesama anggota dewan itu sendiri. ”Saya tidak tahu siapa yang salah dan siapa yang benar. Yang jelas kalau sudah menjadi sebuah keputusan, mestinya itu dihargai,” jelas Sujono kepada Radar, kemarin (8/10). Sujono melanjutkan, seharusnya ketua DPRD jangan mengambil keputusan sendiri. Sikap bijaksana sangat dibutuhkan oleh seorang pimpinan, dan juga menghargai fraksi-fraksi lain. Jangan sampai karena ada desakan-desakan dan pesanan dari pihak tertentu, keputusan diubah begitu saja. ”Ini pelajaran berharga bagi seluruh anggota dewan. Dan ini sangat memalukan. Banyak masyarakat yang mengatakan seperti itu. Seharusnya hal itu tak perlu terjadi. Mestinya kalau sudah duduk di dewan jangan mengibarkan bendera masing-masing. Tuluslah berjuang demi rakyat,” ujar mantan wakil rakyat periode lalu itu. Pihaknya setuju jika dari awal dana pemberdayaan masyarakat ditaikkan. Antara anggaran untuk pemberdayaan masyarakat dan fisik harusnya seimbang. Kejadian di daerah lain, kata dia, jangan sampai terjadi di Kuningan akibat rakyat kurang terperhatikan. ”Dana pendamping PNPM itu harusnya dianggarkan sejak awal. Kenapa dulu tidak ada, sekarang tiba-tiba ada. Darimana dana itu? Kalau dulu ada, sudah saja dianggarkan, kenapa mesti ribut,” ucapnya. Pihaknya tidak mengerti kenapa dana sebesar Rp7 miliar untuk PDAM malah disetujui. Menurutnya, itu seharusnya dicoret dan prioritaskan untuk masyarakat. ”PDAM itu menghasilkan nggak? Apa sih dampaknya PDAM terhadap masyarakat? Subang tak ada PDAM, Cengal juga tidak menikmatinya. Lalu, bantuan besar itu untuk siapa? Kemarin hutan PDAM dihapus, ya tinggal setor ke khas daerah mestinya. Pokoknya kami tidak mengerti. Saya menilai bahwa kebijakan sekarang tidak pro rakyat,” tegasnya. Sementara itu di gedung DPRD, situasi pascaparipurna cukup ”mencekam”. Nampaknya konflik internal di tubuh dewan bakal berkepanjangan. Terlebih setelah mencermati keberadaan Wabup Drs H Momon Rochmana MM yang pada Pilkada 2008 silam diusung oleh Golkar. Orang nomor dua di Kota Kuda tersebut tidak mampu membujuk Fraksi Partai Golkar untuk hadir dalam sidang paripurna DPRD kemarin. (ded)