CIREBON - Anggota DPRD Jawa Barat, Bambang Mujiarto ST menyebut, adalah hal yang wajar jika pengisian kursi orang nomor dua di Kabupaten Cirebon begitu ditunggu-tunggu. Pasalnya, selain sering berganti orang, posisi wakil bupati Cirebon juga sudah lama lowong.
Namun demikian, kondisi tersebut tidak serta merta membuat PDIP gegabah dalam memilih dan menentukan siapa pendamping Bupati Cirebon di sisa masa jabatan yang ada.
Menurut Bambang, proses yang terjadi di PDIP saat ini tentu dalam rangka konsolidasi partai, dan sesuai dengan mekanisme yang ada di internal partai. Sehingga, apapun keputusan partai, seluruh kader wajib mengamankan kebijakan tersebut.
“Prosesnya kan sedang ditempuh. Tentu tidak mudah, terlebih saat ini PDIP juga tengah fokus membantu pemerintah dalam penanganan dan penanggulangan virus corona. Tapi tentu itu juga merupakan bagian dari prioritas ke depan yang harus segera dilaksanakan,” ujar Bambang.
Diakuinya, sejauh ini pihaknya belum menerima secarik kertas yang berisi rekomendasi penunjukan untuk kader yang akan mengisi kursi orang nomor dua di Kabupaten Cirebon tersebut. Sehingga, ia memastikan isu yang beredar terkait rekomendasi tersebut, belum bisa dipastikan kebenarannya.
“Saya di DPD belum lihat suratnya. Setahu saya, belum turun rekomendasi untuk siapa-siapanya. Jadi isu yang beredar saya juga tidak tahu dari mana sumbernya. Karena saya di internal pun tidak tahu itu,” imbuhnya.
Ditambahkannya, semua calon yang sempat mendaftar tentu memiliki peluang dan kesempatan yang sama. Hal ini karena PDIP yakin, semua kader yang diajukan adalah kader terbaik yang punya kemampuan dan kapabilitas mumpuni. Hal tersebut menepis jika ada calon boneka dalam bursi pengisian kursi wakil bupati di Kabupaten Cirebon.
“Kalau sekarang banyak muncul isu atau asumsi itu wajar. Ini dinamika jelang keluarnya rekomendasi. Di PDIP kami tidak mengenal calon boneka, semua kader PDIP punya kemampuan, di PDIP adalah akder-kader terbaik yang diusulkan,” ungkapnya.
Di akhir pembicaraan, Bambang meminta seluruh kader untuk selalu solid dan kompak. Hal ini penting untuk mengantisipasi ada pihak-pihak dari luar yang mencoba memancing dan mencoba menggerogoti kekuatan PDIP dengan isu-isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.
Sebelumnya, salah satu kandidat cawabup, Sutrija mengatakan, ada tiga nama yang muncul di DPP PDI Perjuangan.
\"Berdasarkan hasil pleno terakhir DPP PDIP, ada tiga nama yang muncul. Saya sendiri, Yayat Ruhyat (mantan sekretaris daerah) dan Hj Wahyu Tjiptaningsih. Jadi, saya sih santai saja. Kan belum pasti,\" kata Sutrija saat ditemui usai menyalurkan bantuan kepada warga di Desa Panembahan, kemarin (23/4).
Dia menyampaikan, dinamika politik memang seperti itu. Apalagi, keputusan politik bisa berubah dalam waktu yang singkat. Ditambah, kondisi saat ini sedang pandemi covid-19. Artinya, tidak mungkin rekomendasi itu turun dalam waktu dekat.
\"Pemerintah sudah melarang. Jangan kan proses pengisian wabup yang mengumpulkan banyak orang. Pelaksanan pilkada serentak 2020 yang sudah terjadwal saja ditunda. Saya yakin DPP dipastikan mengikuti instruksi pemerintah,\" jelasnya.
Disinggung soal fenomena di DKI Jakarta, yang baru saja melangsungkan pelantikan Wakil Gubernur, PNS yang bekerja di Kementerian Pemuda dan Olahraga itu menuturkan, persoalan tersebut jelas berbeda. Prosesnya sudah lebih dulu.
\"Kalau untuk DKI beda. Prosesnya mereka lebih dulu. Lebih lama. Sehingga di saat corona menimpa pun, tetap dilakukan,\" ucapnya.