BANDUNG - Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah Jawa Barat sudah dipastikan berlaku mulai Rabu (6/5) depan. Keputusan PSBB itu sudah disetujui Menkes Terawan Agus Putranto, Jumat (1/5).
Untuk memaksimalkan PSBB, Anggota DPRD Fraksi PKB DPRD Jabar Nasir minta pemprov terlebih dahulu membangun sinergi dengan kabupaten/kota terkait penyaluran bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat yang ekonominya terganggu. PKB meminta penyaluran bansos Pemprov Jabar dipastikan tepat sasaran.
\"Saya mendukung atas rencana pemberlakuan PSBB di seluruh wilayah Provinsi Jawa Barat. Hal ini untuk mempercepat penanggulangan Covid-19. Di mana provinsi terbanyak penduduknya di nusantara ini,\" paparnya.
Baca juga:
Menkes Terawan Setuju PSBB Jawa Barat, Berlaku Mulai Rabu 6 Mei
Lika-Liku Ojol Pengantar Bansos Provinsi, Kaget yang Dituju Ternyata Sudah Meninggal
Meski demikian, Nasir mengingatkan bahwa persoalan prinsipil yang terjadi saat pemberlakukan PSBB adalah ketersediaan pangan untuk penduduk. Karena itu PKB mendorong agar sebelum diberlakukan PSBB harus terlebih dahulu disepakati formula penyaluran bansos bagi masyarakat terdampak Covid-19 antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemkab/pemkot.
Sebab menurutnya, saat PSBB diberlakukan, yang terdampak bukan hanya keluarga miskin yang telah terdata dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Tetapi masyarakat yang kehilangan atau berkurang pendapatannya juga terdampak Covid-19.
\"Seperti guru ngaji, pegawai honorer, pekerja dan buruh harian, pedagang kecil, dan lainnya. Untuk itu harus dapat perhatian serius,\"paparnya.
Dengan demikian Nasir meminta Pemprov Jabar dan pemkab/kota berembuk terlebih dahulu, bagaimana skema pemberian dan penyaluran bansos. Berapa kepala keluarga yang ditanggung pemprov, pemkab dan pemkot. Kemudian disalurkan dalam waktu dan cara yang sama agar tidak terjadi gejolak di masyarakat.
\"PSBB tanpa perencanaan yang matang dalam penanganan dampak sosial ekonomi hanya akan menyisakan kerawanan sosial di masyarakat,\" pungkasnya. (hsn/rls)