JAKARTA - Presiden Joko Widodo harus tegas menolak rencana masuknya 500 Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China ke wilayah Indonesia, tepatnya ke Sulawesi Tenggara.
Apabila para TKA tersebut diizinkan masuk, akan menjadi contoh ketidaktegasan pemerintah dalam hal penanganan penyebaran pandemi Covid-19. Terlebih, mereka berasal dari negara yang menjadi episentrum pandemi.
“Saya berharap di tengah gencarnya pemerintah melakukan upaya pencegahan pandemi Covid-19 dengan berbagai aturan yang harus dipatuhi seluruh rakyat, Presiden harus menolak rencana masuknya TKA tersebut,” tegas Wakil Ketua MPR RI Syariefuddin Hasan di Jakarta, Sabtu (2/5).
Menurut Syarief, dikhawatirkan masuknya 500 TKA tersebut juga akan menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat yang banyak terdampak kehilangan pekerjaan.
“Ada ketidakadilan jika rencana terealisasi, dirasakan masyarakat terdampak. Terutama di wilayah Sulawesi Tenggara. Saat ini masyarakat sedang sangat gundah karena kehilangan penghasilan dan membutuhkan pekerjaan secepatnya untuk bertahan di masa pandemi,” paparnya.
Politisi Partai Demokrat itu mengatakan, bangsa Indonesia tidak menolak dan tidak alergi terhadap TKA dari manapun. Termasuk dari China. Namun, rencana masuknya ratusan TKA tersebut tidak tepat. Karena di tengah upaya pencegahan penyebaran Covid-19.
Selain itu, banyaknya masyarakat Indonesia yang terdampak kehilangan pekerjaan. Sehingga timbul rasa ketidakadilan.
Seperti diketahui, kedatangan sekitar 500 tenaga kerja asing asal China ke Sulawesi Tenggara diajukan oleh PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) di Morosi, Konawe, Sulawesi Tenggara. Mereka akan dipekerjakan dalam pembangunan PLTU. Gubernur dan DPRD Sulawesi Utara telah menyatakan sikap menolak kedatangan 500 TKA asal China tersebut.
Hal senada disampaikan Sekretaris Fraksi PPP DPR RI Achmad Baidowi. Dia menilai jika rencana kedatangan 500 TKA asal China benar, maka hal itu telah melukai perasaan publik. Khususnya di tengan kondisi pandemi Covid-19.
“Kalau kabar rencana kedatangan 500 TKA asal Cina masuk ke Sulawesi Tenggara itu benar, jelas tidak bisa dicerna oleh nalar dan melukai perasaan publik,” kata Baidowi.
Dia menilai, kebijakan itu melukai perasaan publik. Sebab, di satu sisi Pemerintah menerapkan larangan mudik dan juga pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di sejumlah daerah. Bahkan yang nekat mudik harus diputar balik.
Selain itu, para tenaga kerja lokal banyak yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan pelaku usaha justru tutup tidak berproduksi. “Namun, di sisi lain, justru orang asing terkesan diberi karpet merah,” imbuhnya.
Wakil Sekjen DPP PPP itu mengatakan jangan semuanya diukur oleh ekonomi. Karena yang terpenting saat ini adalah penanganan Covid-19 dengan berbagai skema agar segera tuntas. Karena itu, setelah pandemi Covid-19 mereda, baru dilakukan pemulihan pembangunan ekonomi.
Terpisah, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) juga meminta pemerintah menunda rencana kedatangan 500 TKA asal China ke Sulawesi Tenggara. “Saya meminta pemerintah pusat menunda rencana kedatangan 500 TKA asal China tersebut. Pertimbangannya tentu akan menimbulkan keresahan di masyarakat,” jelas Bamsoet. (rh/fin)