CIREBON – Warga di Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk mengharapkan adanya bantuan sosial (bansos) tahap kedua. Sekalipun untuk penyaluran tahap pertama merasa kurang puas dengan realisasinya.
Warga RW 17 Kriyan Barat di Kelurahan Pegambiran, Herawati (35) mengeluh kepada ketua RW setempat. Bambang Jumantra, sebagai ketua RW 17 Kriyan Barat, mengaku sering mendapat keluhan mengenai bansos dari warganya.
\"Ibu Herawati ini, suaminya sebagai tukang becak. Dia mengeluh kenapa tidak dapat bantuan, sementara ia sendiri tidak bekerja apapun. Semua barang-barang di rumah telah dijual hanya untuk memenuhi kebutuhan makan,\" kata Bambang, kepada Radar Cirebon, Senin (4/5).
Warga RW 08 Karang Anom, Kelurahan Pegambiran, Martono berharap pemerintah daerah melalui dinas terkait untuk meninjau ulang data penerima bantuan. \"Ada yang punya motor, rumah layak, malah dapat bantuan,\" sesal Martono.
Dia meminta adanya pengawasan mengenai bansos. Ia juga menuntut dinas terkait untuk turun dan melihat langsung kondisi di lapangan.
Disebut dia, pendataan yang mengandalkan RT/RW kerap kali kurang efektif. Mengingat tugas RT/RW, imbuhnya, hanya sebatas mencatat dan mendata untuk selanjutnya diserahkan kepada tingkat pemerintahan yang lebih tinggi. \"Untuk mencoret atau tidak mendata, saya kira RT/RW akan punya beban moral,\" imbuhnya.
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Pegambiran beserta seluruh ketua RW yang ada di Kelurahan Pegambiran, menuntut transparansi data calon penerima bantuan.
“Kami menyatakan sikap dan menuntut agar pemerintah kota ataupun dinas terkait untuk segera membuka data calon penerima manfaat bansos,” ujar Ketua LPM Pegambiran Untung Mulyadi, usai melakukan rapat koordinasi bersama seluruh Ketua RW di Kelurahan Pegambiran.
Untung menuturkan, bansos yang baru saja digulirkan pemerintah Provinsi Jawa Barat hendaknya menjadi evaluasi bagi Pemerintah Kota Cirebon untuk melakukan verifikasi ulang daftar calon penerima.
“Kami juga akan segera membuka posko data terpadu calon penerima bantuan sosial yang sumber datanya dari usulan RT/RW sejumlah 3.981 RTS. Data tersebut akan kami sinkronisasi dengan data penerima bantuan dari masing-masing SKPD di Kota Cirebon,” katanya.
Seperti Bansos dari DSP3A sebanyak 5.375 RTS, DPPKP sebanyak 2.200 RTS, DPUKM 3.200 RTS, dan dari Disnaker Kota Cirebon yang terdiri dari 500 RTS bagi korban PHK dan 1.000 RTS bagi karyawan yang di rumahkan.
Ia menjelaskan, posko data terpadu berfungsi untuk memberikan advokasi RTS di Kelurahan Pegambiran bagi yang belum mendapatkan bantuan. Selain itu, kata Untung, posko yang didirikan dapat membantu pemerintah untuk mendapatkan informasi agar bantuan yang diberikan tepat sasaran.
RTS yang bersumber dari DTKS yang jadi patokan Pemprov Jabar perlu untuk direvisi. Mengingat ada beberapa yang kurang tepat sasaran.
Sementara itu, untuk skema Bansos yang bersumber dari APBD, Pemkot Cirebon telah menganggarkan Rp12.408.477.500 dari hasil refocusing anggaran ke dalam belanja tidak langsung (BTT) penanganan covid.
Ada sedikitnya empat satuan kerja perangkat dareah (SKPD) yang mengelola penyaluran Bansos ini kepada sasarannya. Diantaranya Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DSPPPA), Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Pangan (DPPKP), Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (DPKUKM), dan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker). (ade)