CIREBON - Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) oleh Pemerintah Kota Cirebon memicu protes dari pelaku usaha perdagangan. Melihat situasi saat ini, Komisi III DPRD Kota Cirebon meminta agar pemkot melakukan modifikasi dan tidak meniru pembatasan di kota lain.
Anggota Komisi III DPRD Kota Cirebon, Fahrozi berpendapat penerapan PSBB harusnya melihat kondisi kota masing. Apalagi bila melihat dampaknya di mana pedagang sandang atau pakaian ditutup, karena mencerminkan ketidakadilan. “Kedua kebutuhan tersebut sama-sama kebutuhan primer atau kebutuhan pokok,” tegas Fahrozi, kepada Radar Cirebon, Minggu (10/5).
Apalagi momentum bulan puasa dan hari raya, menurut dia, kenbutuhan sandang menjadi sangat diperlukan. Di bulan Ramadan ada kebutuhan umat muslim seperti kain sarung, baju koko, mukena dan lainnya. Belum lagi mendekati lebaran mereka butuh baju, sandal, dan sepatu.
Disisi lain para pedagang kecil yang menjual pakaian membutuhkan penghasilan untuk biaya hidup.
Contoh lain seperti pedagang di Pasar Pagi dan PGC. “Mereka benar-benar terpuruk dengan sepinya pengunjung, ditambah dengan penutupan usaha mereka, ini menandakan tidak adanya nurani dari kebijakan yang berlebihan,” katanya.
Politisi PAN ini menilai dengan embel-embel memutus mata rantai covid 19, diputusa pula mata pencaharian pedagang kecil. “Masih banyak yang main kucing-kucingan dengan petugas,” tandasnya.
Pihaknya tidak menginginkan pedagang besar tutup, karena di sana ada banyak tenaga kerja. Dan atas pertimbangan kondisi di Kota Cirebon, dia meminta walikota Cirebon untuk meninjau kembali kebijakannya. “Ibarat pepatah panas setahun dibalas hujan sehari,” tuturnya.
Fahrozi mohon kepada walikota pedagang sandang tetap dibolehkan berjualan, karena ini kebutuhan pokok masyarakat di bulan ramadan dan hari raya. Pedagang pasar pagi hanya bisa jual beli di bulan ramadan. “Saya mengetuk hati walikota,” pungkasnya. (abd)