SUMBER– Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Drs Abraham Mohammad MSi menilai, statmen yang disampaikan oleh Ketua DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), TB Hasanudin terlalu vulgar dan tidak pas disampaikan oleh seorang anggota DPR RI dan ketua partai poltik tingkat provinsi. Menurut dia, statemen tersebut sudah membuat suasana politik di Kabupaten Cirebon menjadi tidak kondusif. “Ini tidak memberikan pendidikan yang baik, orang yang tadinya simpati malah akan menjadi tidak simpati. Seolah-olah pesta demokrasi ini digunakan sebagai ajang pertempuran terbuka yang harus menyisakan korban. Saya tidak mau wilayah saya dijadikan medan pertempuran yang memperebutkan sesuatu yang tidak menguntungkan masyarakat,” paparnya, saat berkunjung ke Graha Pena Radar Cirebon, Rabu malam (3/7). Abraham juga menyinggung statemen TB Hasanudin yang akan mengungkap sejumlah persoalan hukum yang melibatkan bupati. Menurutnya, hal itu tidak etis disampaikan. “Perkara nanti mereka mau buka-bukaan soal perkara hukum atau yang lainnya, nanti ada ranahnya. Paling penting, ketiga pimpinan daerah ini harus memberikan rasa nyaman kepada birokrasi dalam menjalankan sistem pemerintahan daerah dalam rangka memberikan pelayanan publik kepada masyarakat,” bebernya. Abraham mengungkapkan, saat ini situasi politik di Kabupaten Cirebon makin kisruh. Mau tidak mau, kekisruhan politik ini merembet pada birokrasi dan pelayanan masyarakat. Dia mengungkapkan, saat ini para pejabat rikuh untuk berkoordinasi dengan bupati, wakil bupati maupun ketua DPRD. Contohnya, camat yang bekerja secara langsung bersentuhan dengan masyarakat akan merasa kaku ketika ingin memberikan laporan mengenai perkembangan wilayah yang dipimpinnya kepada bupati, wakil bupati atau ketua dprd. “Katakanlah ia ingin berkoordinasi dengan bupati, pasti takut dikira akan melakukan apa, dukung mendukung siapa. Koordinasi dengan ketua DPRD dikira akan apa-apa. Koordinasi dengan wakil bupati juga takut dikira ada apa=apa. Ini fakta, imbsanya pelayanan masyarakat pasti terganggu,” bebernya. Kondisi ini, kata dia, juga terjadi pada para kepala organisasi perangkat daerah. Mereka juga rikuh untuk berkoordinasi dengan pengambil kebijakan. Seharusnya, para pelaku politik ini bersikap enjoy. Sebab, sejatinya pemilukada ini pesta rakyat untuk memilih calon pemimpinnya mendatang yang bisa membawa perubahan yang cukup signifikan menuju kesejahteraan. “Jangan pemilukada ini sebagai alat untuk menakut-nakuti masyarakat,” bebernya. Jiwa negarawan, lanjut dia, harus ditunjukkan oleh masing-masing pasangan calon bupati dan wakil bupati yang akan mentas dihajatan pemilukada Kabupaten Cirebon pada Oktober 2013 mendatang. Hal ini demi memberikan pendidikan politik yang benar dan beretika kepada masyarakat. Menurutnya, sampai dengan saat ini Drs H Dedi Supardi MM masih kepala daerah, H Ason Sukasa SmHk masih menjabat sebagai wakil kepala daerah dan H Tasiya Soemadi Al Gotas SE MM masih sebagai ketua DPRD Kabupaten Cirebon. Pihaknya menegaskan, dirinya tidak memiliki kepentingan apapun, apalagi terlibat dalam polemik politik praktis. Tugasnya sebagai kepala Satpol PP adalah menghantarkan mereka hingga masa akhir jabatan. “Situasi politik jangan sampai mengganggu tatanan yang ada. Artinya, jangan overlap. Mereka harus bisa menempatkan kapan sebagai pimpinan daerah, kapan sebagai pimpinan politik,” tuturnya. (jun)
Kategori :