JAKARTA – Kebijakan New Normal akan segera diterapkan. Sistem pengawasan kesehatan di sejumlah daerah terus dipantau. Penerapan tersebut sangat ditentukan oleh kondisi wilayah masing-masing. Dengan normal baru, diharapkan aktivitas ekonomi dapat kembali pulih.
“Terutama perkembangan epidemologi, sistem kesehatan serta surveillance. Itu secara berkala akan dipantau,” kata Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19 Achmad Yurianto di Graha BNPB di Jakarta, Senin (1/6).
Menurut dia, sejak awal, gugus tugas penanganan COVID-19 memberikan masukan kepada pemerintah daerah untuk melakukan kajian epidemologi di wilayahnya. Selain itu, disampaikan data-data tentang sistem kesehatan yang ada di daerah. “Atas dasar inilah maka kita bisa melihat bahwa memang ada beberapa kabupaten dan kota di Tanah Air yang tidak terdampak COVID-19,” imbuhnya.
Daerah-daerah itulah yang kemudian semestinya sudah bisa melaksanakan tata kehidupan yang baru. Hal itu sudah menjadi keputusan pemerintah daerah yang diambil bersama-sama dengan seluruh pemangku kepentingan serta tokoh di kabupaten dan kota.
Tahapan selanjutnya adalah menciptakan kondisi serta masyarakat harus memahami betul apa yang harus dilakukan. “Tidak hanya sosialisasi melainkan juga edukasi pada semua aspek kehidupan. Selanjutnya dilakukan simulasi di berbagai tempat termasuk fasilitas umum dengan tatanan hidup yang baru. Bagaimana mengimplementasikan tatanan hidup yang baru. Misalnya di pasar dan sekolah,” paparnya.
Untuk sekolah, lanjutnya, juga perlu diperhatikan stratanya. Yakni bagaimana di tingkat perguruan tinggi, SMA, SMP serta SD. Hal tersebut harus benar-benar dipahami oleh masyarakat agar meyakini bahwa mereka mampu melaksanakan normal baru dengan baik.
Ia berharap dengan adanya pemantauan atas perkembangan epidemologi serta sistem kesehatan tiap-tiap daerah, akan terlihat peran yang paling menentukan adalah masyarakat. “Inilah yang kita harapkan tatanan baru dalam kehidupan kita bisa menjadi cara bagi kita untuk menjaga aman dari COVID-19,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua dewan pakar Indonesia Maju Institut (IMI), M Lukman Edy, sepakat dengan kebijakan penerapan normal baru di tengah pandemik COVID-19. Hal ini akan membangkitkan perekonomian Tanah Air yang terpuruk.
“Layaknya napas yang sempat tidak leluasa selama PSBB, di masa normal baru nantinya diharapkan perekonomian masyarakat kembali bergeliat. Karenanya momentum keterbukaan normal baru mesti dilihat sebagai momentum positif,” ujar Lukman Edy di Jakarta, Senin (1/6).
Indonesia, lanjutnya, perlu segera move on dari tata kehidupan yang sempat mandeg selama kebijakan PSBB. Menurut dia, kehidupan normal baru akan membuka potensi kelangsungan hidup masyarakat akan bisa terselamatkan. Terutama untuk masyarakat bawah yang terdampak paling besar karena adanya pandemik COVID-19 ini.
“Apabila situasi ini dibiarkan, maka bisa menimbulkan kebangkrutan perekonomian nasional yang bisa membahayakan bagi kelangsungan negara. Ini kebijakan yang genuin untuk menyelamatkan perekonomian negara,” jelas politisi PKB ini.
Dengan adanya kebijakan normal baru ini, keran APBN akan mulai dibuka. Selanjutnya, berangsur perekonomian masyarakat akan terangkat. Di sisi lain, dengan adanya normal baru ini, sektor konsumsi juga dengan sendirinya bangkit kembali.
“Ketika dua sektor ekonomi ini telah berjalan kembali, sambil menunggu perekonomian global yang memungkinkan bisa ekspor kembali, perlahan tapi pasti perekonomian nasional akan bangkit ,” ucapnya.
Meski begitu, Lukman Edy berpesan agar keberhasilan pemerintah dalam upaya mencegah persebaran COVID-19 selama ini dapat terjaga, masyarakat diminta untuk tidak gegabah. Prosedur kesehatan dan physical distancing harus tetap dijalanlan. “Jangan sampai masyarakat lengah, penegakan hukum lemah yang akan memunculkan korban yang lebih besar pada masa normal baru nanti,” tandasnya.(rh/fin)